Rapat Perdana di Komisi II, AHY Curhat Anggaran Diblokir Sri Mulyani
- Antara
Jakarta – Menteri ATR/Kepala BPN, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) perdana menghadiri undangan rapat dengan Komisi II DPR RI, Senin, 25 Maret 2024. Dalam momen tersebut, AHY sempat “curhat” soal anggaran kementeriannya yang terkena kebijakan automatic adjustment alias diblokir oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.
Kebijakan automatic adjustment merupakan pencadangan belanja Kementerian/Lembaga (K/L) yang diblokir sementara pada Pagu Belanja K/L tahun anggaran 2023 sebesar 5 persen untuk menghadapi kondisi ketidakpastian ekonomi global dan gejolak geopolitik.
"Automatic adjustment Kementerian ATR/BPN sebesar Rp 404,31 miliar dengan sumber dana rupiah murni," kata AHY dalam rapat dengan Komisi II DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.
Menteri ATR/Kepala BPN Agus Harimurti Yudhoyono (kedua kanan) berjabat tangan dengan Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko (kiri) menjelang Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta, Senin, 26 Februari 2024.
- ANTARA/Sigid Kurniawan
AHY lebih jauh merincikan, menurutnya ketentuan ini berdasarkan pada Surat Edaran Menteri Keuangan nomor S-/1082/MK.02/2023 yang diedarkan pada 29 Desember 2023. Secara keseluruhan, ungkap anak Presiden SBY itu, total ada sebanyak Rp 50,14 triliun anggaran yang diblokir dari seluruh kementerian/lembaga (KL) untuk Tahun Anggaran (TA) 2024.
Sementara secara keseluruhan, total pagu anggaran Kementerian ATR/BPN untuk TA 2024 mencapai sekitar Rp 7,59 triliun. AHY menerangkan, pagu anggaran untuk program dukungan manajemen sebesar Rp 4,62 triliun.
Menteri ATR/BPN, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY)
- Instagram @agusyudhoyono
Adapun untuk program pengelolaan dana pelayanan pertanahan sebesar Rp 2,86 triliun. Kemudian untuk program penyelenggaraan penataan ruang sebesar Rp 109 miliar. Jadi, jumlah total pagu anggaran TA 2024 mencapai sekitar Rp 7,589 triliun.
“Dari jumlah total itu, pagu belanja operasional Rp 3,794 triliun. Dari jumlah tersebut, pagu belanja non operasional mencapai sekitar Rp 3,795 triliun," kata AHY.
Kemendagri: Perlu Kajian Soal Penghematan Anggaran Pilkada Dipilih DPRD
Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Agus Fatoni mengatakan Kementerian Dalam Negeri belum menghitung secara pasti penghematan an
