Ditemani Ibas, AHY Rapat Perdana Bareng Komisi II DPR

Sumber :
  • VIVA.co.id/Edwin Firdaus

Jakarta – Menteri ATR/Kepala BPN, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menghadiri undangan rapat perdana dengan Komisi II DPR RI, Senin, 25 Maret 2024. Ketua Umum Partai Demokrat itu datang didampingi adiknya yang kini menjabat anggota Komisi VI DPR, Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas).

Ada Perlindungan Terhadap Masyarakat Bawah dan Menengah di Balik Kebijakan PPN pada 2025

Rapat akan membahas terkait program di Kementerian ATR sekaligus pengenalan sebagai menteri yang baru menjabat. Sesampainya di ruang rapat, AHY langsung menyalami satu persatu anggota Komisi II yang hadir.

Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

Photo :
  • VIVA.co.id/Rahmat Fatahillah Ilham
Nasdem Sebut Sikap PDIP soal PPN 12 Persen "Lempar Batu Sembunyi Tangan"

"Jadi selamat datang, Pak Menteri, inilah Komisi II, tapi nggak usah khawatir kita semua baik-baik aja. Mas Ibas makasih juga udah datang ke sini, ngawal kakak tercinta, aman Pak Ibas," kata Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia mengawali rapat.

Setelah AHY duduk, Ibas juga kemudian duduk di sisi kiri rapat bersama dengan anggota Komisi II lainnya.

DPR Akan Kaji Usulan Pemilu Nasional dan Lokal tapi Tidak Sekarang

Adapun Wakil Ketua Komisi II Saan Mustopa mengatakan rapat ini akan membahas program prioritas ATR/BPN. Baik terkait reforma agraria dan sengketa tanah.

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY)

Photo :
  • VIVA.co.id/Rahmat Fatahillah Ilham

"Kita akan bahas terkait dengan soal program-program prioritas dari Kementerian ATR/BPN, terutama terkait dengan soal apa PTSL, terkait dengan reforma agraria dan juga terkait dengan soal-soal sengketa tanah," kata Saan.

Saan menambahkan, mafia tanah juga menjadi pembahasan krusial yang akan ditanyakan ke AHY. Ia berharap persoalan selesai dan tidak hanya menjadi isu.

"Nanti terkait dengan mafia pertanahan, jadi jangan sampai mafia-mafia pertanahan itu hanya menjadi isu-isu setiap ganti menteri, tapi tidak pernah penyelesaiannya," imbuhnya.

Halaman Selanjutnya
Halaman Selanjutnya