Komisi II DPR Gelar Rapat Bareng KPU-Bawaslu hingga DKPP Bahas Evaluasi Pemilu 2024
- DPR RI
Jakarta – Komisi II DPR RI menggelar rapat kerja (raker) dengan lembaga negara penyelenggara pemilu. Antara lain Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), serta Kementerian Dalam Negeri mewakili pemerintah untuk mengevaluasi penyelenggaraan Pemilu 2024.
Rapat dihadiri Ketua KPU RI Hasyim Asyari, Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja, Ketua DKPP RI Heddy Lugito, dan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian.
"Rapat ini sengaja kita agendakan untuk membicarakan tentang evaluasi tahapan pemilu tahun 2024 yang kemarin kita sudah laksanakan pada 14 Februari 2024," kata Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia saat memimpin jalannya rapat di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin.
Doli mengatakan bahwa pelaksanaan Pemilu 2024 dari segi tahapan telah berhasil dilaksanakan oleh lembaga penyelenggara pemilu dengan baik.
Meski demikian, lanjut dia, diperlukan evaluasi terhadap penyelenggaraan Pemilu 2024 agar pemilu ke depannya semakin berkualitas.
"Tapi kita tentu juga punya kepentingan untuk melihat secara lebih detail pelaksanaan pemilu kemarin kita itu, mungkin ada di antara kita semua, juga termasuk mungkin rakyat Indonesia, banyak memberikan masukan kepada kita ada hal-hal yang perlu dievaluasi, ada hal-hal yang perlu dikoreksi," tuturnya.
Dia pun menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada rakyat Indonesia yang telah ikut terlibat untuk mensukseskan jalannya penyelenggaraan Pemilu 2024.
Sebab, kata dia, partisipasi publik untuk memberikan hak suaranya pada Pemilu 2024 mengalami peningkatan dari pemilu sebelum-sebelumnya.
"Terima kasih kepada rakyat Indonesia yang memberikan hak pilihnya dan saya kira keterlibatan publik pada pemilu tahun 2004 ini termasuk yang paling tinggi, artinya tingkat kesadaran masyarakat kita akan pentingnya pemilu juga semakin hari semakin baik," ucap dia.Â
Soroti Banyak Bunuh Diri karena Pinjol, DPR Minta Pemerintah Gerak Cepat Benahi Regulasi
Anggota Komisi VI DPR RI menyoroti banyaknya kasus pinjaman online (pinjol) yang menjerat masyarakat, ada satu keluarga bunuh diri lantaran permasalahan utang pinjol.
