Muhammadiyah Dorong MK Bekerja Lebih Profesional Adili Sengketa Pemilu
- VIVA.co.id/Cahyo Edi (Yogyakarta)
Jakarta - Pimpinan Pusat Muhammadiyah menyampaikan selamat kepada para anggota legislatif DPR, DPRD II, DPRD I, DPD, dan Presiden-Wakil Presiden terpilih hasil Pemilu 2024.
Meski demikian, para wakil rakyat terpilih itu diharapkan bisa tetap menunggu penyelesaian sengketa pemilu yang saat ini tengah diperjuangkan sejumlah pihak di Mahkamah Konstitusi (MK).
"Mereka yang terpilih niscaya berjiwa negarawan, dengan bersungguh-sungguh dan penuh tanggung jawab mengemban dan melaksanakan amanat rakyat yang sangat berat," kata Ketua Umum Muhammadiyah Haedar Nashir dalam keterangannya, Minggu, 24 Maret 2024.
Pekerja melipat surat suara pada Pemilu Presiden (Pilpres) 2024. (Foto ilustrasi).
- AP Photo/Tatan Syuflana
Dia menegaskan, Muhammadiyah juga menghormati para pihak yang mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK) sebagai solusi konstitusional, damai, dan elegan. Utamanya dengan kesadaran bahwa keputusan MK bersifat final and binding, untuk dipatuhi semua pihak.
Karenanya, Muhammadiyah juga mengajak masyarakat untuk menyikapi hasil pemilu sebagai realitas politik dan konsekuensi logis dari sistem demokrasi yang dipilih oleh bangsa Indonesia.
Karena itu, dengan berbagai catatan kritis, Haedar menegaskan bahwa masyarakat dapat menerima hasil pemilu dengan arif, bijaksana, dan legawa.
"Meminta kepada MK agar bekerja lebih profesional dan imparsial dalam mengadili dan memutus sengketa pemilu," kata Haedar.
Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia
- vivanews/Andry Daud
Menurutnya, penyelesaian sengketa pemilu yang adil dan objektif merupakan solusi dan memberikan kepastian politik. Bagi MK, penyelesaian sengketa pemilu dengan jujur dan amanah merupakan momentum untuk meningkatkan kinerja, memperbaiki citra, dan memulihkan kepercayaan publik yang selama ini menurun.
"Semoga dalam masa lima tahun ke depan bangsa Indonesia lebih maju, adil, makmur, bermartabat, dan sejahtera," ujarnya.
MK Siap Hadapi Sengketa Pilkada Serentak di 37 Provinsi, Prediksi Ada 300 Perkara
MK menyatakan siap menghadapi sengketa Pilkada Serentak di 37 Provinsi. MK juga tidak ada persiapan khusus dalam menghadapi sengketa Pilkada 2024.
