Kaesang Bangga PSI Raih 156 Kursi DPRD meski Gagal Masuk Parlemen
- VIVA.co.id/Rahmat Fatahillah Ilham
Jakarta - Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kaesang Pangarep mengucapkan terima kasih kepada 4.260.169 rakyat Indonesia yang telah memilih dan percaya kepada idealisme PSI dalam Pemilu 2024. Ia menyebut jumlah kursi PSI meningkat drastis namun belum berkesempatan untuk lolos ke parlemen nasional.
"Jumlah kursi PSI meningkat 108%, namun kali ini PSI belum berkesempatan untuk duduk di Senayan karena adanya peraturan batas ambang parlemen," ujar Kaesang dalam konferensi pers di kantor pusat PSI, Jakarta, sebagaimana dikutip pada Jumat, 22 Maret 2024.
Kaesang mengatakan bahwa PSI mendapatkan kesempatan mengisi 156 kursi, di antaranya 130 kursi DPRD kota dan 26 kursi DPRD provinsi yang mencakup total 16 fraksi.
Gedung DPR-MPR.
- VivaNews/ Nurcholis Lubis
“Kami tidak akan menyia-nyiakan amanah masyarakat. Meskipun tidak di DPR, PSI akan memperjuangkan aspirasi dengan segala upaya yang kami miliki," ujarnya.
Di sisi lain, Kaesang percaya meskipun bukan jalan yang mudah, telah memilih jalan yang benar, yaitu politik santai, santun, pro-politik bersih, dan toleransi. Dia berterima kasih pada tim, pengurus, kader, dan caleg yang bekerja keras untuk PSI sejauh ini.
Ia mengatakan, keputusan bergabung di PSI adalah karena dia jatuh cinta, bahkan pada Pemilu 2019 diam-diam sudah mencoblos PSI.
“Ditambah interaksi, perjuangan dan suka-duka bersama teman-teman PSI selama masa kampanye lalu membuat saya makin cinta terhadap PSI. Maka saya kabarkan bahwa saya berkomitmen untuk terus memimpin PSI sampai masuk parlemen di 2029,” ujarnya.
Ilustrasi Pemilu.
- ANTARA FOTO/Wahyu Putro A
Kaesang memungkasi, PSI mengatakan akan berbenah dan melakukan evaluasi, juga segera memperbaiki struktur partai dan melakukan rebranding agar PSI lebih relevan bagi masyarakat.
Puluhan Anggota Parlemen Inggris Desak Pemerintah Beri Sanksi Israel
Lebih dari 60 anggota parlemen Inggris mendesak Menteri Luar Negeri untuk menjatuhkan sanksi terhadap Israel karena “telah berulang kali melanggar hukum internasional.”
