DPR dan BIN Bahas Potensi Gangguan saat Idul Fitri dan Pilkada 2024
- VIVA.co.id/Eduward Ambarita
Jakarta - Komisi I DPR RI rampung menggelar rapat tertutup dengan Badan Intelijen Negara (BIN). Anggota dewan banyak menyoroti mengenai ketersediaan pangan menjelang Idul Fitri 1445 Hijriah.
"Yang jadi banyak pertanyaan dari Komisi I adalah terkait dengan ketersediaan bahan pangan, terutama beras ya," kata Wakil Kepala BIN Letjen I Nyoman Cantiasa ditanyai awak media seusai rapat di Kompleks Parlemen, Kamis, 21 Maret 2024.
Cantiasa berdalih bahwa pemerintah telah bekerja keras menyiapkan kebutuhan bahan pokok beras untuk memenuhi kebutuhan pangan nasional. Bahkan, untuk itu, Pemerintah Indonesia saat ini telah meneken kontrak impor beras.
Ilustrasi persiapan logistik untuk pilkada.
- VIVAnews/ Muhamad Solihin
"Memang yang lain kan ada energi, kemudian ada BBM, tapi yang tadi banyak disebutkan tentang beras. Jadi, saya sampaikan di sana bahwa pemerintah sudah kerja keras dalam rangka untuk menyiapkan bahan pokok beras. Dari mana? Satu, kita punya kontrak impor dari luar negeri, itu beras kita ada di situ. Yang kedua, kita punya Bulog, itu cadangan logistik kita. Yang ketiga, kita punya beras yang ada di pasaran. Dari semua titik itu dalam rangka untuk Lebaran itu cukup, dan ke depannya," ujarnya.
Ia menjelaskan, jika BIN memang memiliki tugas melaksanakan deteksi dini, mencegah dini semua terkait dengan ancaman tantangan hambatan gangguan terhadap negara, termasuk soal ketersediaan bahan pokok jelang Idul Fitri.
"Jadi dia juga me-maping, semua yang ada, baik yang di luar negeri dalam negeri semua ideologi politik sosial budaya hankam. Itu kami maping. Nah, itu terkait Idul Fitri dan Pilkada," kata Cantiasa.
Dalam Pilkada, kata Cantiasa, BIN mewaspadai terkait dengan simpul dari pada penyelenggara Pemilu, KPU dan Bawaslu.
Stok Beras di Gudang Bulog (Foto Ilustrasi)
- vstory
Anggota Komisi I DPR RI Dave Laksono menjelaskan, jika dalam rapat tadi juga disoroti soal potensi permasalahan dalam Pilkada 2024.
"Itu juga kami bahas bagaimana potensi potensi permasalahan apa yang mesti dikerjakan untuk memastikan proses demokrasi di indonesia ini yang sekali lima tahunan jadinya kan ini dapat berlangsung dengan aman damai dan tertib," ujarnya.
KPU DKI Bakal Awasi Warga Non-KTP Jakarta agar Nggak Maksa Nyoblos
Sejumlah 14.794 kotak suara telah terdistribusi ke lima wilayah di Jakarta.
