Gerindra: Anggota DPR Lintas Koalisi Pilpres Sudah Move On

Jakarta – Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Habiburokhman menilai seluruh anggota DPR RI lintas koalisi sudah move on usai Pemilu 2024. Ia menyebutkan, para legislator itu menilai menang dan kalah dalam pemilu merupakan hal yang wajar.

"Kalau saya komunikasi dengan banyak rekan-rekan anggota DPR lintas koalisi Pilpres, kebanyakan sudah move on. Mereka bilang bahwa pemilu sudah terlaksana, namanya kompetisi tentu ada yang menang dan ada yang kalah, tetapi enggak bisa ya selamanya kita bertengkar tentang hal-hal yang tidak produktif," kata Habiburokhman, Selasa, 19 Maret 2024.

Wakil Ketua Komisi III DPR RI itu juga menyatakan, tudingan kecurangan Pemilu 2024 hanya isu yang diembuskan pihak yang mendukung hak angket. Padahal, lanjut dia, bisa jadi pihak-pihak tersebut yang sebenarnya melakukan kecurangan.  "Makanya mereka seperti shock, Sepertinya sudah main kasar tetapi kok tetap kalah," katanya. 

Diketahui, sejumlah partai politik koalisi pendukung capres-cawapres nomor urut 1, Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar (Cak Imin) dan koalisi pendukung capres-cawapres nomor urut 3, Ganjar Pranowo dan Mahfud MD mendorong penggunaan hak angket DPR terkait dugaan kecurangan dalam Pemilu 2024. 

Bahkan, isu tersebut menguat saat DPR menggelar rapat paripurna pembukaan masa sidang IV tahun sidang 2023-2024 pada Selasa, 5 Maret 2024. Saat itu, tiga fraksi, yakni PDIP, PKS, dan PKB menyuarakan penggunakan hak angket.

Namun, setelah dua pekan DPR bersidang, isu dan wacana hak angket seakan melempem dan tenggelam. Tidak ada agenda DPR yang membahas secara khusus mengenai hak angket dugaan kecurangan Pemilu 2024. 

Belakangan, Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan (PDIP), Hasto Kristiyanto membantah bahwa pihaknya loyo untuk menggulirkan hak angket DPR terkait dugaan kecurangan Pemilu 2024. Hasto mengaku sudah mengundang berbagai pihak untuk mendukung dugaan kecurangan itu lewat hak angket.

"Sehingga kami mengundang seluruh pihak untuk bersama-sama berani mengungkapkan kebenaran terkait dengan Pemilu ini," kata Hasto di Jakarta, Senin, 18 Maret 2024.

Hasto mengatakan dugaan kecurangan Pemilu 2024 itu semakin kuat dari hulu ke hilir. Ia menyebutkan, kesadaran untuk mengungkapkan dugaan kecurangan Pemilu 2024 harus terus dibangun. Menurut dia, semua pihak mesti terlibat melakukan pergerakan menyelamatkan demokrasi.

"Dan, itu akan menyertai nanti terhadap penggunaan seluruh proses politik, proses hukum terhadap gerakan dari civil society, dari perguruan tinggi, dari mereka-mereka yang sangat konsen untuk menyelamatkan demokrasi kita," jelas Hasto.

Komjen Setyo Budiyanto Terpilih jadi Ketua KPK, Yudi Purnomo: Ada Tugas Berat Memulihkan Kepercayaan Publik

Setyo Budiyanto pernah bertugas sebagai Direktur Penyidikan KPK tahun 2020.

VIVA.co.id

21 November 2024