Istana Tegaskan Dua Menteri PKB Bertemu Jokowi Tak Bahas Hak Angket
- VIVAnews/Agus Rahmat
Jakarta - Koordinator Staf Khusus Presiden, Ari Dwipayana mengatakan pertemuan dua menteri dari PKB dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak membahas hak angket di Istana Negara pada Senin, 18 Maret 2024.
Adapun, dua menteri PKB yang bertemu Jokowi yaitu Abdul Halim Iskandar sebagai Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Indonesia, serta Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah.
"Tidak perlu berspekulasi kemana-mana. Sampai saat ini, beliau berdua adalah Menteri Kabinet Indonesia Maju yang berada dibawah pimpinan Bapak Presiden Jokowi," kata Ari saat dikonfirmasi pada Selasa, 19 Maret 2024.
Menteri Desa Abdul Halim Iskandar dan Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah
- VIVA/Ahmad Farhan Faris
Menurut dia, pertemuan Abdul Halim dan Ida Fauziyah dengan Presiden Jokowi sesuatu yang biasa saja. Apalagi, kata dia, pertemuan tersebut merupakan inisiatif dari Abdul Halim dan Ida sebagai pembantu Presiden Jokowi.
“Pertemuan antara Presiden dengan menteri-menterinya adalah sesuatu yang biasa-biasa saja. Apalagi Bapak Abdul Halim Iskandar sudah menyampaikan ke media, bahwa pertemuan itu adalah inisiatif beliau berdua untuk mohon waktu menghadap Bapak Presiden,” ujarnya.
Selain itu, kata Ari, topik pembicaraan saat bertemu Presiden Jokowi sudah disampaikan Abdul Halim bahwa melaporkan RPJMN (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional) di Kementerian Desa dan Kementerian Ketenagakerjaan.
Kemudian, lanjut dia, beliau berdua menyampaikan terima kasih kepada Presiden Jokowi yang telah memberikan izin untuk mencalonkan diri sebagai calon anggota legislatif pada Pemilu 2024.
“Dan juga disinggung capaian suara beliau berdua dan suara PKB secara nasional. Bapak Halim Iskandar menjelaskan topik pembicaraan dalam pertemuan dengan Bapak Presiden, tidak ada pembahasan tentang hak angket sama sekali,” pungkasnya.
Sebelumnya diberitakan, dua menteri dari Partai Kebangkita Bangsa (PKB) menghadap Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Negara, Jakarta pada Senin, 18 Maret 2024. Kedua menteri itu adalah Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Indonesia, Abdul Halim Iskandar bersama Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah.
Dalam pertemuan tersebut, Halim bersama Ida kapasitasnya sebagai menteri bukan pengurus partai. Namun, kata Halim, dalam pertemuan sempat membahas soal dinamika politik pasca pemilihan umum (Pemilu) Legislatif 2024 dengan Presiden Jokowi.
“Kehadiran saya dan Bu Ida bukan sebagai pengurus DPP, tapi sebagai menteri. Tapi karena memang kita orang kader partai, jadi akhirnya diskusi juga terkait dengan dinamika Pileg 2024 dan yang akan datang,” kata Halim di Kompleks Istana Presiden.
Akan tetapi, Halim menegaskan tidak ada pembahasan soal hak angket dengan Presiden Jokowi di Istana Negara. Sebab, ia menghadap Presiden Jokowi kapasitasnya sebagai Menteri Kabinet Indonesia Maju.
“Enggak bahas itu sama sekali (hak angket). Enggak ada pembahasan hak angket. Karena beliau tau kami menghadap ini sebagai menteri,” ujarnya.
Kuasa Hukum PKB: Urusan Internal Partai, Gugatan Sespri Ketum PBNU ke Cak Imin Ditolak
Menurut PKB, gugatan Sespri Ketum PBNU Achmad Ghufron seperti tuntutan ganti rugi pupus.
