Jokowi Dinilai Perlu Beri Ruang Prabowo Jalankan Transisi Kepresidenan
- Dokumentasi Kemenhan
Jakarta - Rekapitulasi hasil pemungutan suara Pemilu 2024 bakal segera diumumkan secara resmi oleh KPU RI. Selanjutnya, Pemilu akan memasuki tahapan penyelesaian sengketa hasil di Mahkamah Konstitusi sebelum proses penetapan calon terpilih baik presiden maupun legislatif di seluruh tingkatannya hingga puncaknya akan dilakukan pelantikan Anggota DPR RI masa jabatan 2024-2029 pada 1 Oktober 2024 dan pelantikan Presiden di 20 Oktober 2024.
“Setelah KPU mengumumkan hasil Pemilu, maka sesuai hasil perhitungan terakhir, Prabowo Subianto akan menjadi ‘apparent successful candidate’ atau ‘kandidat terbilang sukses’, istilah yang diperkenalkan di UU Transisi Kepresidenan Amerika Serikat tahun 2022. Sementara istilah ‘President-Elect’ atau ‘ Presiden Terpilih’ sesungguhnya baru bisa tersemat pada Prabowo Subianto kelak ketika KPU sudah menetapkan hasil resmi setelah gugatan MK tuntas hingga ia dilantik pada 20 Oktober 2024,” kata Arief Budiman, Chief Political Officer dari Political Strategy Group (PSG) dalam keterangannya, Selasa, 19 Maret 2024.
Presiden Jokowi bersama Menhan Prabowo Subianto menghadiri Rapim TNI Polri 2024
- Kemhan
Arief menambahkan bahwa Prabowo diharapkan mampu menunjukkan kekokohan posisinya sebagai ‘the-incoming-president’ atau ‘Presiden mendatang’, dengan menyiapkan ‘bunga rampai’ rancangan kebijakan di era kepemimpinannya kelak, dan membuka proses konsultasi secara luas bersama para pemangku kepentingan kebijakan publik lintas sektor.
“Di sinilah titik uji krusial bagi Prabowo, Jokowi, dan Gerindra terlepas dari Hak Angket DPR, gugatan MK, dan kontroversi lainnya yang menyelimuti Pemilu 2024 ini. Titik uji itu adalah apakah Prabowo sanggup menunjukkan sikap dan posisinya sebagai kandidat yang terbilang sukses untuk memimpin proses transisi kepresidenan, terlebih jika dirinya menjadi presiden terpilih kelak,” katanya.
Menurutnya, proses transisi tidak bisa dianggap remeh dengan mengatakan bahwa untuk apa fungsi transisi kalau Presiden Widodo bahkan sudah berkomitmen untuk memasukkan program unggulan Capres Prabowo ke dalam perhitungan RAPBN 2025. Juga bahwa Prabowo sendiri adalah bagian dari kabinet Jokowi Widodo.
“Mengelola transisi kepresidenan bukan lah semata-mata formalitas peralihan kepemimpinan pemerintahan negara, namun ia juga simbol kehormatan kenegaraan yang dilapangkan jalannya oleh presiden yang segera purna tugas kepada sang presiden mendatang," ucap dia.
Jokowi dan Prabowo Makan Bakso Bareng
- Istimewa
Transisi itu, lanjut Arief, bukan sekadar satu program semata, yaitu makan siang gratis untuk anak sekolah, tetapi tentang bagaimana pemikiran presiden terpilih mengalami orientasi menyeluruh terhadap pelaku kunci birokrasi pemerintahan agar platform politik Prabowo kelak dapat secara utuh dipahami dan menjadi kerangka sekaligus landasan politik kepresidenannya ke depan.
“Di sini pula ujian bagi seorang Joko Widodo, apakah dia mampu menepis segala tuduhan bahwa sebenarnya ia tidak rela kehilangan kekuasaan setelah mencoba berbagai upaya politik baik untuk menunda pemilu atau memperpanjang periodisasi presiden. Joko Widodo perlu memberikan ruang luas bagi Prabowo, jika tidak maka bukan tidak mungkin Prabowo akan mengambil sikap diametral terhadap dirinya pasca 20 Oktober 2024,” tegas Arief.
Barisan pendukung Prabowo termasuk parpolnya, Gerindra tentu bercita-cita untuk menjadi penentu arah bangsa dan pemerintahan di lima tahun ke depan.
“Mereka sudah memimpikan hal ini sejak tahun 2009 saat Gerindra baru mampu meraup 26 kursi DPR RI. Jika Gerindra dan lingkaran Prabowo ‘menyerah’ begitu saja dengan pengaturan Joko Widodo dan hiruk-pikuk kepentingan koalisinya, maka hal ini akan menjadi catatan kekecewaan pertama bagi pemilih Prabowo,” pungkasnya.
