Airlangga Sebut Belum Ada Pembicaraan soal Jokowi Bakal Pimpin Koalisi Besar

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto (kiri) dan Presiden Jokowi (kanan).
Sumber :
  • Setkab

Jakarta - Ketua Umum Partai Golkar, Airlangga Hartarto mengatakan belum ada pembicaraan mengenai pembentukan koalisi besar partai politik yang dipimpin oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Menko Airlangga: Pertumbuhan Ekonomi RI 2024 Lebih Tinggi Dibanding Singapura hingga Arab Saudi

“Belum pernah ada pembicaraan (Jokowi mimpin koalisi besar),” kata Airlangga di Kompleks Istana Kepresidenan pada Selasa, 19 Maret 2024.

Ketum Partai Golkar Airlangga Hartarto olahraga bersama Presiden Jokowi.

Photo :
  • Istimewa
Di Praperadilan, Tim Hukum Sebut Hasto PDIP Dijadikan Tersangka Karena Rajin Kritik Jokowi

Kemudian, Airlangga juga menanggapi pernyataan dari Politisi senior Partai Golkar yakni Ridwan Hisjam yang menyebut kalau Presiden Jokowi menjadi kader partai beringin sejak 1997. “Tanya Pak Ridwan Hisjam,” ucapnya.

Disamping itu, Airlangga yang merupakan Menteri Koordinator Perekonomian juga membela Presiden Jokowi yang disorot dalam Sidang Komite Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) terkait netralitas pada Pemilihan Umum (Pemilu) di Indonesia 2024.

Indonesia, UAE Strengthen Ties in Energy Sector Collaboration

Menurut Airlangga, semua Presiden di dunia mempunyai kendaraan politik masing-masing berupa partai. Makanya, kata dia, hal yang wajar kalau Presiden itu memiliki kecenderungan politik tertentu. “Hampir semua Presiden punya partai,” ujarnya.

Misalnya, kata Airlangga, Lee Kuan Yew yang merupakan Perdana Menteri Singapura memiliki Partai Aksi Rakyat (PAP). Termasuk, lanjutnya, Presiden Amerika Serikat Joe Biden juga bernaung di Partai Demokrat.

“Lee Kwan Yew punya Partai PAP. Joe Biden dari Demokrat. Jadi itu biasa. Pak Jokowi partainya beda,” pungkasnya.

Penghematan listrik di Kantor Kemenko Perekonomian

Anggaran Kemenko Perekonomian Dipangkas 52,5 Persen, Konsumsi Listrik Dihemat

Presiden Prabowo Subianto meminta kementerian, lembaga, hingga pemerintah daerah melakukan efisiensi anggaran.

img_title
VIVA.co.id
5 Februari 2025