Golkar Merasa Wajar jika Dapat 5 Kursi Menteri dalam Kabinet Prabowo-Gibran
- DPR RI
Jakarta - Keinginan Partai Golkar mendapat jatah lima kursi dalam kabinet Prabowo-Gibran diklaim wajar. Sebab Golkar adalah parpol yang mengusung cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka.
“Tentunya kami dari Fraksi Golkar kenapa ada mungkin pertimbangan-pertimbangan itu, kan memang Golkar ini kan kemarin dalam prosesnya mencalonkan juga salah satunya yang menjadi poin kemenangan ini kan Mas Gibran diusung oleh Golkar,” kata Wakil Ketua Umum Partai Golkar Firman Soebagyo kepada wartawan di Jakarta, Selasa, 19 Maret 2024.
Selain itu, kta Firman, berdasarkan hasil survei, dari Partai Golkar kepada Prabowo-Gibran pun memiliki dampak elektoral yang luar biasa besar.
Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, Rakornas Gakkumdu Bawaslu
- VIVA/M Ali Wafa
“Dan, alhamdulillah, untuk nanti ke depan di legislatif ini kan Golkar mendapatkan posisi kursi yang cukup signifikan perubahannya,” kata Firman.
Karena itu, Firman menilai wajar jika Partai Golkar meminta jatah lima kurni kabinet Prabowo-Girban. Pasalnya, kata dia, itu sudah sesuai kalkulasi politik.
“Nah, kalkulasi politik ini yang mungkin direpresntasikan dalam bentuk bagaimana nanti portofolio di kementerian. Namun tentunya itu nanti akan menjadi domainnya Pak Ketua Umum dengan presiden terpilih,” imbuhnya.
Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto sebelumnya menyebut partainya pantas mendapat lima kursi menteri di Kabinet Prabowo. Menurut Airlangga, partainya memiliki kontribusi besar untuk memenangkan Prabowo-Gibran di Pilpres 2024.
Proses Pemungutan suara pemilu 2024. (foto ilustrasi)
- VIVA.co.id/Sherly (Tangerang)
Airlangga berhitung bahwa semestinya dalam kepemimpinan Prabowo, Golkar mendapat porsi lebih besar dalam kabinet.
"Karena kami (Golkar) di 15 dari 38 (provinsi), maka kami kontribusi 25 persen. Nah, kalau 25 persen, bagi-bagi banyak sedikit ya bolehlah. Kalau yang kami sebut lima itu minimalis," kata Airlangga dalam acara Golkar di Bali, Jumat, 15 Maret.
Presidential Threshold 20 Persen Dihapus MK, Menko Yusril: Pemerintah akan Lakukan Ini
Menteri Koordinator Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Imipas), Yusril Ihza Mahendra menegaskan pemerintah tetap menghormati Keputusan Mahkamah Konstitusi (M
