Isu Jokowi Digadang Jadi Ketum, Elite Golkar: Minimal Jadi Kader 5 Tahun

Presiden Jokowi hadiri Perayaan HUT Partai Golkar ke-59
Sumber :
  • VIVA/M Ali Wafa

Jakarta - Isu Presiden RI Jokowi bakal diplot sebagai Ketua Umum Partai Golkar terus mencuat belakangan ini. Elite DPP Partai Golkar merespons kabar Jokowi bakal bergabung dan digadang-gadang menjadi Ketum Golkar.

PDIP Tak Tolak Kenaikan PPN 12% tapi Minta Dikaji Ulang

Ketua DPP Golkar Firman Soebagyo mengatakan ada sejumlah persyaratan yang mesti ditempuh jika seorang tokoh bergabung dengan partai berlambang beringin. Hal itu menyesuaikan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Partai Golkar.

“Minimal menjadi anggota partai selama lima tahun berturut-turut. Itu ketentuannya seperti itu. Ketentuan-ketentuan itu kan harus kami jalankan sebelum ada perubahan. Kecuali kalau ada perubahan,” kata Firman, Selasa, 19 Maret 2024.

Gerindra Tuding PDIP Jadi Inisiator Kenaikan PPN 12 Persen

Presiden Jokowi di HUT Golkar ke-58

Photo :
  • VIVA/M Ali Wafa

Disinggung soal kemungkinan AD/ART Golkar bakal diubah dalam Musyawarah Nasional (Munas) untuk berikan 'karpet merah' ke Jokowi, Firman enggan  berspekulasi soal itu.

Soal Polemik PPN 12 Persen, Gerindra Nilai PDIP Lupa Ingatan

“Ya, itu nanti kita lihat. Namanya politik kan dinamis yah. Kalau sampai sekarang bahwa kami berpegang pada aturan yang ada,” ujar Anggota Komisi VI DPR itu.

Dia menambahkan, selain persyaratan terkait dengan pengkaderan Golkar, faktor pendukung lain seperti prestasi, dedikasi, serta loyalitas harus dimiliki oleh calon kader Golkar.

“Prestasi kepada siapa? Ya kepada partai. Dedikasi kepada? Kepada partai. Loyalitas? Ya kepada partai. Yang ini kan tentunya kan orang sudah menjadi anggota partai, gitu lho,” imbuhnya.

Isu Jokowi bakal berlabuh ke Golkar terus beredar seiring retaknya hubungan eks Wali Kota Solo itu dengan PDI Perjuangan (PDIP). Putra sulung Jokowi, Gibran Rakabuming Raka juga diisukan gabung ke Golkar.

Bendara PDIP (Ilustrasi)

Soroti Manuver PDIP soal PPN 12 Persen, PKB: Kenapa Dulu Menyetujui Lalu Sekarang Menolak

PKB minta pemerintahan Prabowo diberi kesempatan untuk menjalankan UU terkait PPN 12 persen.

img_title
VIVA.co.id
23 Desember 2024