KPU Nilai Unjuk Rasa Jelang Penetapan Pemilu Hal Biasa dan Selalu Ada
- ANTARA/Firman
Jakarta - Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI August Mellaz menilai unjuk rasa menjelang penetapan hasil pemilu adalah hal yang biasa.
"Kalau unjuk rasa ya unjuk rasa, biasa itu," ujar Mellaz di Kantor KPU RI, Jakarta, Senin, 18 Maret 2024.
Dia pun mengaku tidak bermaksud untuk mengecilkan ataupun membesarkan aspirasi yang saat ini tengah digaungkan di luar kantor KPU RI.
Proses Pemungutan suara pemilu 2024. (foto ilustrasi)
- VIVA.co.id/Sherly (Tangerang)
"Tapi ini bagian dari fakta yang memang dalam perjalanan sepanjang pemilu itu ada," ucapnya.
Ia menegaskan bahwa KPU sangat transparan di setiap proses tahapan pemilu. Menurut Mellaz, proses yang dilakukan KPU dapat dicek oleh siapa pun.
"Proses yang kami lakukan juga bisa disclosure berdasarkan permintaan saksi peserta Pemilu maupun rekomendasi dari lembaga pengawas pemilu kemudian dilakukan secara terbuka," jelas Mellaz.
Kepolisian mengerahkan ribuan personel gabungan untuk mengamankan unjuk rasa di depan gedung DPR/DPD/MPR, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) dan KPU RI pada Senin.
Ilustrasi warga mengikuti pemungutan suara ulang pemilihan umum (Pemilu) 2019 di TPS 27 Kelurahan Jenetallasa, Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan
- ANTARA FOTO/Abriawan Abhe
Kepala Polres Metro Jakarta Pusat Kombes Polisi Susatyo Purnomo Condro mengatakan, pihaknya melibatkan personel gabungan dari Polda Metro Jaya, Polres Metro Jakarta Pusat, TNI dan instansi lainnya.
"Di DPR/MPR RI melibatkan 1.087 personel, di Bawaslu melibatkan 507 personel dan KPU RI melibatkan 770 personel," kata Susatyo saat dikonfirmasi di Jakarta, Senin.
Untuk penutupan atau pengalihan arus lalu lintas di sekitar DPR/DPD/MPR, Bawaslu dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI bersifat situasional. Rekayasa arus lalu lintas diberlakukan melihat perkembangan dinamika situasi di lapangan.
"Kita lihat nanti jumlah massa-nya, bila nanti massa-nya cukup banyak dan eskalasi meningkat, maka akan ada pengalihan arus lintas di DPR/MPR, Bawaslu dan juga KPU RI," kata Susatyo.
Dalam pengamanan aksi itu, dia menegaskan kepada seluruh personel yang terlibat pengamanan untuk selalu bertindak persuasif, tidak terprovokasi, mengedepankan negosiasi, pelayanan serta humanis.
Selain itu, dia juga mengimbau kepada para koordinator lapangan (korlap) dan orator untuk melakukan orasi dengan santun dan tidak memprovokasi massa.
Dengan persiapan dan kesiapan pengamanan yang sudah dilakukan, Susatyo juga mengimbau kepada semua pihak untuk selalu menjaga keamanan dan ketertiban sehingga kegiatan aksi dapat berjalan aman dan tertib. (ant)
