Perlu Ada Tim Transisi dari Pemerintahan Jokowi ke Prabowo? Politisi Golkar Bilang Begini
- VIVA/M Ali Wafa
Jakarta – Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Ahmad Doli Kurnia Tandjung, menilai tidak perlu adanya tim transisi saat peralihan kepemimpinan di 2024 ini dari pemerintahan Presiden Joko Widodo ke pemerintahan Prabowo Subianto nantinya.
Sebab, Prabowo dan calon wakil presiden, Gibran Rakabuming Raka, sudah menyatakan komitmen untuk meneruskan pemerintahan Jokowi.
“Dari informasi yang saya dapat karena memang pasangan 02, yang insya Allah menang ini kan membawa tagline berkelanjutan dan penyempurnaan. Jadi, sebenarnya apa yang nanti akan dikerjakan Pak Prabowo dan Pak Gibran ini adalah lanjutan dari program-program yang sudah dicanangkan oleh Pak Jokowi,” kata Doli di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, 18 Maret 2024.
Ahmad Doli Kurnia
- VIVA.co.id/M Ali Wafa
Selain itu, Doli menilai tim transisi tidak diperlukan lantaran pimpinan partai poliik pendukung Prabowo-Gibran banyak yang berada di Kabinet Indonesia Maju pemerintahan Presiden Jokowi 2019-2024. Itu memudahkan saat pemerintahan nantinya beralih.
Misalnya, Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto yang menjabat sebagai Menteri Koordinator Perekonomian, Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan yang menduduki jabatan Menteri Perdagangan, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) yang mengisi jabatan Menteri Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN).
Selain itu, lanjut Doli, Prabowo pun saat ini masih menjadi Menteri Pertahanan. Dengan begitu, tanpa tim transisi, kata Doli, kabinet selanjutnya tinggal meneruskan program-program yang sudah dicanangkan.
“Hampir semua pimpinan koalisi pendukung Pak Prabowo, Mas Gibran ini juga masih ada di kabinetnya Pak Jokowi jadi itu langsung berjalan saja,” jelas Ketua Komisi II DPR RI itu.
Presiden Prabowo Mulai Berkantor di IKN 17 Agustus 2028
Prabowo bakal memberikan arahan untuk melaksanakan kegiatan eksekutif, legislatif dan yudikatif pada 2028.
