Dua Menteri PKB Tak Bahas Hak Angket saat Bertemu Jokowi di Istana
- VIVA/Ahmad Farhan Faris
Jakarta - Dua menteri dari Partai Kebangkita Bangsa (PKB) menghadap Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Negara, Jakarta pada Senin, 18 Maret 2024. Kedua menteri itu adalah Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Indonesia, Abdul Halim Iskandar bersama Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah.
Dalam pertemuan tersebut, Halim bersama Ida kapasitasnya sebagai menteri bukan pengurus partai. Namun, kata Halim, dalam pertemuan sempat membahas soal dinamika politik pasca pemilihan umum (Pemilu) Legislatif 2024 dengan Presiden Jokowi.
“Kehadiran saya dan Bu Ida bukan sebagai pengurus DPP, tapi sebagai menteri. Tapi karena memang kita orang kader partai, jadi akhirnya diskusi juga terkait dengan dinamika Pileg 2024 dan yang akan datang,” kata Halim di Kompleks Istana Presiden.
Cak Imin bersama elite PKB menemui Presiden Jokowi di Istana Negara.
- Istimewa
Akan tetapi, Halim menegaskan tidak ada pembahasan soal hak angket dengan Presiden Jokowi di Istana Negara. Sebab, ia menghadap Presiden Jokowi kapasitasnya sebagai Menteri Kabinet Indonesia Maju.
“Enggak bahas itu sama sekali (hak angket). Enggak ada pembahasan hak angket. Karena beliau tau kami menghadap ini sebagai menteri,” ujarnya.
Disamping itu, Halim mengatakan hubungan partainya Presiden Jokowi baik-baik saja. Meskipun, PKB tidak dalam Koalisi Indonesia Maju (KIM) pada Pemilu Presiden 2024.
Diketahui, Koalisi Indonesia Maju itu mendukung pasangan calon Presiden dan calon Wakil Presiden nomor 2, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. Gibran merupakan putera sulung Presiden Jokowi. Sedangkan, PKB mengusung Ketua Umum Abdul Muhaimin Iskandar (Cak Imin) sebagai calon Wakil Presiden mendampingi calon Presiden Anies Baswedan.
“Loh kita ini kan koalisinya Pak Presiden, gimana toh. Enggak pernah ada masalah, wong kita ini koalisinya Pak Presiden Jokowi sejak pemilu dulu sampai sekarang. Saya jadi menteri karena bagian dari koalisinya Pak Jokowi,” jelas dia.
PKB: Kenaikan PPN Bukan Harga Mati untuk Penguatan APBN
Ketua DPP PKB Dita Indah Sari mengatakan bahwa kenaikan PPN sebanyak 12 persen bukan harga mati atau jalan salah satu-satunya untuk menguatkan APBN.
