Hasyim Sindir KPU Jabar Lelet, Belum Hadir di Rapat Pleno Rekapitulasi Suara Nasional
- VIVA/M Ali Wafa
Jakarta - Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Republik Indonesia, Hasyim Asy'ari menyinggung KPU Provinsi Jawa Barat (Jabar) yang tak kunjung hadir di rapat pleno rekapitulasi suara Pemilu 2024 tingkat nasional.
Menurutnya, seluruh provinsi di pulau Jawa, kecuali Jawa Barat telah menyelesaikan rekapitulasi suara di tingkat nasional.
"Mohon maaf, Jawa Barat ini baru kali ini klasternya ikut klaster Papua. Padahal KPU-KPU Jawa lain sudah selesai semua. Ini kan penting jadi perhatian," ujar Hasyim dalam rapat pleno rekapitulasi di Kantor KPU, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu, 16 Maret 2024.
Hasyim juga menyoroti lokasi kantor KPU pusat di Jakarta, tak jauh dari Jawa Barat. "Jawa Barat kan dekat dari sini ya. Masa ini rekapitulasinya klasternya ikut klaster Papua," ucap dia.
Ketua KPU RI Hasyim Asyari
- VIVA/M Ali Wafa
Maka itu, KPU Jawa Barat diharapkan bisa segera merampungkan hasil rekapitulasi tingkat provinsi agar segera melanjutkan ke tingkat nasional. "Jawa Barat info terbang ke Jakarta kapan? Moga-moga bisa hari ini atau besok," tuturnya.
Sebagai informasi, Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI tengah melakukan rekapitulasi suara tingkat nasional untuk Pemilu 2024. KPU menargetkan, rekapitulasi suara ini dapat rampung sebelum tanggal 20 Maret 2024.Â
"Kalau target kami malah selesai sebelumnya, apakah mungkin nanti tanggal 18 Maret," kata anggota KPU RI, August Mellaz kepada wartawan, dikutip Kamis, 14 Maret 2024.
Sejauh ini, Mellaz menyebut pihaknya masih menyelesaikan rekapitulasi suara di tingkat kecamatan hingga provinsi. Dia mengatakan proses rekapitulasi suara sudah mencapai bagian akhir.
"Karena kami juga pantau yang ada di bawah ya, di tingkat provinsi yang sedang berlangsung. Tapi relatif sekarang sudah selesai bagian akhir," ungkapnya.
Mahalnya Biaya Pemilu Disebabkan Rumitnya Regulasi, Menurut Anggota DPR
Anggota Komisi II DPR RI Indrajaya meminta pemerintah melalukan evaluasi sistem pemilu yang berlangsung selama 2024 lantaran dinilai banyak menelan biaya.
