Menko Polhukam soal Gerakan Massa Tolak Hasil Pemilu 2024: Ada tapi Skalanya Kecil
- Youtube Kemenkopolhukam
Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Hadi Tjahjanto mengaku sudah mendeteksi gerakan massa yang tak puas dengan hasil Pemilu 2024. Hadi mengatakan gerakan massa itu masih dalam skala yang kecil menuju sedang.
Eks Panglima TNI itu mengatakan demikian usai memimpin rapat koordinasi (rakor) bersama Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, hingga Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.
"Unjuk rasa itu memang ada, tapi saya sampaikan skalanya masih kecil. Dan, memang kecil menuju sedang," kata Hadi dalam konferensi pers di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta Pusat, Jumat, 15 Maret 2024.
Hadi menyebut Polri dan TNI terus melakukan antisipasi agar gerakan massa yang menolak hasil Pemilu 2024 ini tak menjadi besar.
Penyortiran dan Pelipatan Surat Suara Pilpres 2024. (Foto ilustrasi)
- VIVA/M Ali Wafa
Tak hanya itu, Hadi juga mengatakan pihak intelijen terus memantau perkembangan situasi dan kondisi jelang pengumuman resmi dari KPU RI.
"Kami juga terus mengantisipasi dengan kepolisian, TNI, untuk bisa kita mencegah, mengamankan, supaya tidak terjadi eskalasi yang lebih besar," ujar Hadi.
Lebih lanjut, Hadi mengatakan KPU akan mengumumkan hasil rekapitulasi suara Pemilu 2024 pada Rabu pekan depan, 20 Maret 2024. Jika ada pihak yang tak puas, Hadi mengimbau untuk dibawa atau diselesaikan di lembaga terkait.
"Apabila ada sengketa permasalahan tentunya akan disampaikan kepada lembaganya. Kami terus memantau, kami terus membantu menyiapkan yang diperlukan dalam proses-proses tersebut," tutur Hadi.
KPU saat ini tengah menggelar rekapitulasi nasional hasil Pemilu 2024. Hingga Jumat siang, 15 Maret 2024, sudah 26 provinsi yang rampung dalam rekapitulasi nasional. Adapun jadwal rekapitulasi nasional dimulai sejak Rabu, 28 Februari 2024 hingga 14 Maret 2024.
Partisipasi Pilkada 2024 Lebih Rendah Dibandingkan Pilpres dan Pileg
Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 di beberapa wilayah, termasuk DKI Jakarta, memiliki tingkat partisipasi pemilih yang lebih rendah dibanding Pilpres dan Pileg.
