Bawaslu Kaji Dugaan Intimidasi saat PSU di Kuala Lumpur Malaysia
- Bawaslu
Jakarta – Komisioner Badan Pengawas Pemilu, Lolly Suhenty, menegaskan bahwa pihaknya masih mengkaji dugaan intimidasi yang terjadi saat Pemungutan Suara Ulang atau PSU di Kuala Lumpur, Malaysia. Bawaslu memastikan tidak akan tinggal diam mengenai masalah ini.
"Seluruh proses intimidasi saat ini sedang dalam kajiannya Bawaslu. Tentu untuk intimidasi kami tidak akan tinggal diam, ya, terutama yang berkenaan dengan jajaran pengawas pemilu tentu kami akan sikapi. Nah, saat ini sedang dalam diskusi kami," kata Lolly kepada awak media dikutip Jumat, 15 Maret 2024.
Di samping itu, Lolly juga menjelaskan bahwa pihaknya belum berkoordinasi dengan Polri terkait intimidasi yang terjadi di PSU Kuala Lumpur.
"Ya kan di lokasi ada teman-teman kepolisian. Mereka juga tahu prosesnya, peristiwanya seperti apa," kata Lolly.
Sebelumnya, Ketua Bawaslu RI, Rahmat Bagja, mengatakan bahwa pelaku intimidasi di PSU Kuala Lumpur dapat dipidana.
"Bisa dibawa ke pidana, tetapi kita lihat tergantung dari otoritas setempat, dan Sentra Gakkumdu yang ada karena Sentra Gakkumdu lagi fokus pada penanganan pelanggaran pidana yang ada di pengadilan," kata Bagja, Rabu kemarin.
Bagja lantas mengatakan tak menutup kemungkinan kasus tersebut akan melibatkan kepolisian Malaysia, yakni Polis Diraja Malaysia (PDRM).
"Polisi kita kemungkinan (yang menangani). PDRM nanti kalau dibutuhkan," kata Bagja.
Bagja juga mengatakan bahwa pihaknya sedang mencari orang-orang yang melakukan intimidasi tersebut. Ia bahkan mengaku bahwa dirinya juga menjadi pihak yang diintimidasi pada saat PSU Kuala Lumpur berlangsung.
"Intimidasi bukan hanya intimidasi terhadap penyelenggara di situ. Kepada saya juga ada intimidasi pada saat kemudian lagi mengawasi di KSK (Kotak Suara Keliling) 039," imbuhnya.
Jaga Kondusivitas, Pramono Ajak Semua Pihak Legowo Terima Hasil Pilkada
Pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta nomor 3, Pramono Anung-Rano Karno menghadiri Tabligh Akbar dalam rangka Doa Bersama untuk Pilkada Damai 2024. Kegiatan.
