Muhammadiyah Usul Sidang Isbat Dihapus, NU Akan Protes kalau secara Tiba-tiba
- IST
Jakarta - Ketua Umum Nahdlatul Ulama (NU) Yahya Cholil Staquf menegaskan penghapusan sidang isbat tidak bisa dilakukan secara tiba-tiba karena sidang isbat sudah menjadi ketentuan yang ditetapkan melalui peraturan pemerintah.
“Penghapusan sidang isbat itu tidak bisa tiba-tiba. Misalnya, Menteri Agama tiba-tiba bilang tahun ini enggak ada sidang isbat, tentu kami akan protes juga karena ini sudah jadi aturan," kata Gus Yahya dalam keterangan tertulis di Jakarta, Sabtu, 9 Maret 2024.
Ia menyampaikan pernyataan tersebut menanggapi wacana penghapusan sidang isbat yang disampaikan Sekretaris Umum Muhammadiyah Abdul Mu’ti yang menyatakan bahwa penghapusan sidang isbat akan menghemat anggaran negara.
Pantau hilal/Ilustrasi.
- Jeffry
"Sidang isbat itu telah menjadi aturan, maka jika ada usul peniadaan, proses penghapusannya perlu proses panjang," ucapnya.
Menurutnya, sidang isbat ini diselenggarakan untuk menjaga harmoni masyarakat selama Ramadhan dan Idul Fitri. NU akan tetap mengikuti prosedur dan hasil sidang isbat yang ditetapkan oleh pemerintah.
Untuk itu, NU tetap menghormati dan akan mengikuti ketetapan hasil sidang isbat yang diselenggarakan pemerintah. "Para kiai NU bahkan mengatakan tidak boleh mengumumkan pandangan yang berbeda dari pemerintah kalau sudah ada penetapan isbat dari pemerintah," katanya.
Dalam kesempatan menuju Ramadhan, Gus Yahya juga meminta agar masyarakat meningkatkan spiritualitas dan menghindari ceramah yang memuat provokasi selama bulan Ramadhan.
Hasil sidang Isbat Idul Adha 2020
- VIVA/Syaefullah
Majelis Tarjih Muhammadiyah sudah mengumumkan awal puasa Ramadhan pada 11 Maret 2024, sedangkan pemerintah baru akan menggelar sidang isbat awal Ramadhan 1445 H pada 10 Maret 2024.
"Sidang akan memutuskan apakah puasa Ramadhan tahun ini akan dimulai pada 11 atau 12 Maret," kata Juru Bicara Kementerian Agama Anna Hasbie. (ant)
Dari Sungai hingga Laut, Dampak Polusi Plastik pada Ekosistem Perairan
Polusi plastik adalah masalah kompleks yang membutuhkan solusi lintas sektor. Kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, akademisi, masyarakat, dan sektor informal.
