JK Sebut Pemilu 2024 Terburuk, Airlangga Singgung Justru Banyak Negara Mengapresiasi
- VIVA.co.id/Andrew Tito
Jakarta - Ketua Umum Partai Golkar, Airlangga Hartarto, merespons penilaian mantan Ketum Golkar Jusuf Kalla, yang menyebut pelaksanaan Pemilu 2024 ini banyak masalah. Wakil Presiden Ri ke-10 dan 12, itu bahkan menilai merupakan pemilu terburuk dalam sejarah pemilu sejak tahun 1955.
Airlangga mengatakan, justru banyak negara yang memberi respons positif terhadap Indonesia. Dia menyebut justru banyak negara yang justru memuji jalannya Pemilu di Indonesia, karena berjalan dengan damai.
"Pemilu ini kita mendapatkan perhatian internasional, dan ini pemilu yang diikuti lebih dari 200 juta dan berjalan secara aman dan tertib, jadi tidak banyak negara yang bisa melakukan itu," ujar Airlangga, di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, dikutip Sabtu, 9 Maret 2024.
Airlangga yang juga Menko Perekonomian ini mengatakan, dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Khusus ASEAN-Australia yang dilaksanakan di Melbourne baru-baru ini, Australia mengapresiasi Pemilu 2024 yang digelar Indonesia.
"Kita mendapat apresiasi dari berbagai negara termasuk dari kemarin dalam KTT ASEAN, hampir seluruh negara di ASEAN termasuk Australia mengapresiasi," katanya.
Sebelumnya, JK mengatakan bahwa Pemilu 2024 merupakan pemilu terburuk dalam sejarah pemilu sejak tahun 1955. Hal itu dikatakan JK saat menghadiri acara Election Talk 04 yang diselenggarakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Indonesia, Depok pada Kamis, 7 Maret 2024.
"Bagi saya, saya pernah mengatakan ini adalah pemilu yang terburuk dalam sejarah pemilu Indonesia sejak tahun 55," kata JK.
Mantan Ketua Umum Partai Golkar ini menyebut, banyak pihak yang ingin penyelenggaraan pemilu 2024 ini dikoreksi dan dievaluasi. Sebab, kata dia, pemilu berjalan dengan diatur oleh mereka atau orang-orang pemerintahan dan yang memiliki uang.
"Demokrasi pemilu yang kemudian diatur oleh minoritas, artinya orang yang mampu, orang pemerintahan, orang-orang yang punya uang," katanya.
JK mengaku khawatir, jika sistem pemilu yang buruk ini tak dievaluasi, maka akan membuat Indonesia kembali ke zaman otoriter. Maka dari itu, dia pun menekankan agar adanya evaluasi ke depan.
Dia dalam kesempatan itu juga menyinggung soal Vietnam yang memperbaiki sistem pemerintahannya sehingga membawa kemajuan luar biasa bagi masyarakat.
"Masalahnya apabila sistem ini menjadi suatu kebiasaan, maka kita akan kembali ke zaman otoriter. Itu saja masalahnya sebenarnya," katanya.
Menko Airlangga: Penundaan Penerapan PPN 12% Dibahas
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto menyebut langkah penundaan pemberlakuan Pajak Penundaan Nilai (PPN) sebesar 12 persen pada awal 2025, belum di
