AHY Sebut Demokrat Kawal Jokowi 'Soft Landing' dan Siapkan 'Take Off' Pemerintahan Berikutnya

Jakarta - Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyoroti banyaknya nyinyiran terhadap partainya usai bergabung ke dalam pemerintahan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi). Sebab, Partai Demokrat hanya akan bergabung selama delapan bulan sebelum akhirnya pemerintahan Jokowi rampung.

"Kita harus mensyukuri posisi kita hari ini, kita syukuri sebagai sebuah bentuk amanah yang harus kita pertanggungjawabkan lahir batin. Mungkin teman-teman ada yang mendengar, 'Ah, Demokrat cuma delapan bulan, mau ngapain delapan bulan'," kata AHY di depan para kadernya di kantor pusat Partai Demokrat, Jakarta, Jumat, 8 Maret 2024.

Menanggapi hal tersebut, AHY mengatakan waktu delapan bulan yang tersisa harus dilihat dari sisi kualitasnya, bukan kuantitas. Durasi, kata AHY, tergantung pada apa yang akan dilakukan.

Dengan waktu yang singkat bisa saja terjadi percepatan-percepatan di pemerintahan.

"Durasi sangat tergantung apa yang kita lakukan di durasi atau periode tertentu. Ada yang lima tahun, sepuluh tahun, tapi business as usual, biasa-biasa saja. Ada yang singkat tetapi berhasil melakukan percepatan-percepatan, begitu juga dalam mengelola partai," kata dia.

AHY menilai waktu delapan bulan merupakan masa transisi yang sangat menentukan nasib pemerintahan ke depan. Maka dari itu, dia dan Demokrat siap mengawal dan membantu Jokowi menuntaskan segala programnya.

"Walaupun tadi delapan bulan, sama-sama kita kawal agar pemerintah Presiden Joko Widodo bisa menuntaskan tugas-tugas dan programnya, bisa soft landing, tapi sekaligus mempersiapkan agar take off berikutnya dan lima tahun berikutnya pemerintahan makin sukses," katanya.

"Insyaallah, Bapak Prabowo Subianto, jika pada saatnya nanti secara resmi ditetapkan sebagai presiden Republik Indonesia lima tahun ke depan, Demokrat ada di fase-fase yang penting ini," katanya.

Kemendagri: Perlu Kajian Soal Penghematan Anggaran Pilkada Dipilih DPRD

Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Agus Fatoni mengatakan Kementerian Dalam Negeri belum menghitung secara pasti penghematan an

VIVA.co.id

18 Desember 2024