International Womens Day, Politisi Golkar: Momentum Parpol Afirmasi Perempuan di Kursi Legislatif
- VIVA/Agus Rahmat
Jakarta – Politisi Partai Golkar Melli Darsa, mengatakan bahwa International Womens Day harus menjadi momentum partai politik melindungi caleg perempuannya. Terutama dari pertarungan pasar bebas yang syarat dugaan permainan kotor di Pemilu 2024.
Dia mengatakan demikian, di tengah kemungkinan banyak caleg perempuan berkualitas yang kehilangan dari daftar legislator terpilih periode mendatang.
"Sejarah perjuangan perempuan 1 abad lalu adalah hak untuk dapat memilih. Gerakan ini terus berevolusi sampai perempuan pun bisa di pilih. Tapi gerakan ini tidak boleh berhenti sampai disitu, gerakan ini harus sampai tahap ada kepastian perempuan intelektual dan berkualitas, duduk di legislatif. Dan ini jadi tanggungjawab penuh parpol," ujar caleg dari Dapil III Jabar ini, 8 Maret 2024.
Melli berharap pimpinan seluruh parpol politik membuka mata terhadap hambatan-hambatan yang di terima caleg perempuan selama proses kampanye.
Menurutnya, perempuan lebih berat tantanganya dari sisi psikologis, fisik dan materi. Ditambah pandangan masyarakat yang sebagian masih patriarki dengan melihat laki-laki lebih pantas menjadi pemimpin ketimbang perempuan.
"Distorsi sosial politik budaya ini nyata dalam pertarungan politik di dapil. Ini saya alami, belum lagi dugaan permainan money politics yang bisa menguatkan pandangan diatas untuk tidak memilih perempuan. Parpol jangan berdiam diri atau membiarkan perempuan sendiri melawan itu semua," ujarnya.
Melli mengatakan parpol perlu melakukan intervensi dan kebijakan progresif untuk menyelamatkan caleg perempuan berkualitas.
Karena itu, di Independence women's day ini, Melli sekali lagi menyuarakan perlunya tindakan afirmatif yang nyata dalam melindungi caleg perempuan. Pimpinan Parpol dapat membentuk tim untuk mengecek laporan atau dugaan kecurangan yang terjadi pada suara caleg perempuan.
"Ketika terbukti kecurangan, tim dari internal partai jangan bertindak berdasarkan perolehan suara semata sehingga menjadi Pengadilan Kalkulator, tapi pada penilaian adanya niat yang terstruktur, sistematis dan masif (TSM) yang menyebabkan kerugian pada caleg perempuan harus ditindak tegas," tegasnnya.
Komnas HAM Sebut Sejumlah Kasus Kandidat Pilkada Berujar Seksis dan Rendahkan Perempuan
Komnas HAM menyoroti ujaran bernada merendahkan perempuan yang terjadi selama Pilkada 2024 karena dinilai tidak selaras dengan prinsip pilkada ramah HAM.
