Jusuf Kalla Usulkan Sistem Pemilu Kembali ke Proporsional Tertutup
- VIVA.co.id/Zendy Pradana
Jakarta –  Wakil Presiden (Wapres) RI ke-10 dan 12, Jusuf Kalla (JK) mengusulkan agar sistem pemilu di Indonesia kembali ke proporsional tertutup. Hal itu diungkapkan JK setelah menilai Pemilu 2024 merupakan yang terburuk sepanjang sejarah.Â
"Ini harus kembali kepada sistem pemilu tertutup," kata JK kepada wartawan di Universitas Indonesia, Depok, Kamis 7 Maret 2024.
Dengan sistem proporsional tertutup maka masing-masing partai politik dapat lebih fokus menyeleksi calon yang akan diusung.
Wakil Presiden (Wapres) RI ke 10 dan 12 Jusuf Kalla.
- VIVA.co.id/Supriadi Maud (Sulawesi Selatan)
Mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) Hadiri Kampanye Anies-Muhaimin di JIS
- Tangkapan Layar Youtube Anies Baswedan
JK kemudian mengkritisi sistem pemilu proporsional terbuka yang membuat semua orang bisa dipilih dalam pemilu. Menurutnya, hal ini justru membuat kontestasi pemilu diikuti banyak orang-orang tak berkompeten.
Mantan wakil presiden Jusuf Kalla (tengah) bersama calon presiden nomor urut 1 Anies Rasyid Baswedan (kiri) saat menjawab pertanyaan wartawan seusai makan malam di restoran Kayubangkoa, Makassar, Sulawesi Selatan, Selasa malam, 16 Januari 2023.
- ANTARA/Darwin Fatir
"Supaya antara calon tinggal diseleksi dulu oleh partai. Ini orang yang baik, bukan hanya orang asal terkenal, kalau sekarang dipilih asal terkenal saja, termasuk artis banyak, pelawak pun banyak, supaya gampang dipilih, akhirnya tidak lagi melihat kemampuannya saja," ujarnya.
Lebih lanjut, politikus senior Partai Golkar itu juga mengungkit bagaimana sistem pemilu pada tahun 1999 lalu. JK menyebutkan, pemilu saat itu merupakan yang terbaik karena semua partai dilibatkan menjadi panitia penyelenggara.
"Salah satu pemilu yang baik itu tahun 1999, panitianya semua partai jadi panitia, jadi KPU nanti yang ada sekretariat, jadi tidak ada kecurigaan kepada KPU sendiri dan tidak ada yang main-main," kata JK.
Sekjen Blak-blakan Bilang Projo Siap Berubah Jadi Partai jika Diperintahkan Jokowi
Sekretaris Jenderal Projo Handoko mengatakan organisasinya siap berubah menjadi partai dan kendaraan politik bagi Presiden ke-7 Joko Widodo setelah dipecat dari PDIP.
