JK Setuju Pernyataan Prabowo soal Demokrasi RI Melelahkan dan Sangat Mahal

Jakarta - Mantan wakil presiden Jusuf Kalla merespons pernyataan Menteri Pertahanan sekaligus capres nomor urut 2 Prabowo Subianto soal demokrasi di Indonesia yang sangat melelahkan.

JK setuju dengan pernyataan Prabowo. Sebab, di Indonesia, kampanye membutuhkan waktu berbulan-bulan untuk bisa mengunjungi seluruh daerah mulai dari Aceh hingga Papua.

Dia pun membandingkan kondisi Indonesia dengan Singapura. Kampanye di Singapura, katanya, hanya membutuhkan waktu dua-tiga hari untuk bisa menjangkau seluruh wilayah.

"Oh, memang. Coba bayangkan, pemilu di mana bagaimana semua calon keliling Indonesia. Saya sendiri pernah mengatakan kepada Perdana Menteri Singapura, 'Anda ini kampanyenya naik mobil saja ke seluruh dua-tiga hari, ke seluruh Singapura anda sudah kunjungi," kata JK kepada wartawan di Universitas Indonesia, Depok, Kamis, 7 Maret 2024.

"Kita butuh berbulan-bulan untuk mengunjungi dari Aceh sampai Papua," ujarnya.

Selain membutuhkan waktu panjang, JK menyebut kampanye di Indonesia juga memerlukan ongkos dan energi yang sangat banyak. Maka dari itu, dia mendorong adanya perubahan sistem demokrasi oleh pemerintah pada masa depan.

Demokrasi RI melelahkan

Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, saat menghadiri acara Mandiri Investment Forum (MIF) 2024 di Jakarta, Selasa, mengatakan sistem demokrasi di Indonesia sangat melelahkan dan menghabiskan biaya yang sangat banyak.

"Biarkan saya memberi kesaksian, bahwa demokrasi sangat-sangat melelahkan, demokrasi sangat berantakan, demokrasi sangat mahal, dan kita masih belum puas dengan demokrasi kita," ucap Prabowo dalam sambutannya.

Meski begitu, Prabowo meminta masyarakat Indonesia untuk tidak merasa rendah diri dengan sistem demokrasi saat ini. Hal ini dikarenakan pemerintah masih memiliki banyak ruang untuk melakukan perbaikan.

Pun, dia menyebut, dengan sistem demokrasi yang seperti ini masih banyak masyarakat yang memberikan suara pada Pemilu. Dia menyebut, 80 persen masyarakat Indonesia berkontribusi memberikan suara pada Pemilu.

"Saya pikir Indonesia harus bangga, bahwa ada 80 persen (jumlah pemilih di Indonesia). Itu tidak buruk, mengingat banyak negara-negara demokrasi pemilihnya kurang dari 50 persen," ujarnya.

Prabowo Minta Jajaran Menteri Rampungkan Data Tunggal Sosial Hingga Desember 2024

Presiden RI, Prabowo Subianto meminta jajaran menteri dan kepala lembaga merampungkan pemadanan data tunggal sosial ekonomi pada Desember 2024. Data tunggal sosial ekonom

VIVA.co.id

26 November 2024