Elite Nasdem: Kami Tolak Ide Penunjukan Gubernur Jakarta oleh Presiden
- ANTARA FOTO/Wahyu Putro A
Jakarta - Isu tentang penghapusan Pilkada di DKI Jakarta, yang termaktub dalam Rancangan Undang-Undang tentang Daerah Khusus Jakarta (RUU DKJ), masih menjadi perdebatan di ruang publik. Muncul isu Gubernur DKI bakal ditunjuk Presiden RI.
Anggota DPR RI Fraksi Nasdem, Taufik Basari, menegaskan pihaknya menolak isu Gubernur Jakarta ditunjuk langsung oleh presiden. Ia mengatakan Fraksi Nasdem juga mengusulkan agar pemilihan wali kota di Jakarta juga dilakukan melalui pilkada.
"Kami menolak ide pemilihan atau penunjukan gubernur oleh presiden, dan kami juga mendukung agar pemilihan wali kota juga dilakukan melalui Pilkada," kata Taufik Basari di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, 7 Maret 2024.
Anggota Komisi III DPR RI Fraksi Nasdem Taufik Basari
- DPR RI
Tobas, begitu ia karib disapa, menekankan Nasdem juga akan memperjuangkan agar wali kota di Jakarta dipilih melalui Pilkada. Alasannya tak hanya gubernur tapi wali kota yang dipilih langsung oleh rakyat.
"Artinya, gubernur dan wali kota akan dipilih langsung oleh rakyat melalui Pilkada," kata Tobas.
Menurut Tobas, selama ini pemilihan gubernur di Jakarta telah dilakukan secara langsung oleh rakyat. Karena itu, ia menekankan, mencabut hak rakyat dalam pemilihan akan menjadi kemunduran bagi demokrasi.
"Ketika pemilihan gubernur tidak lagi dilakukan secara langsung oleh rakyat, hal ini akan membatasi partisipasi masyarakat," ujarnya.
Selain itu, anggota Komisi III DPR ini juga berharap agar RUU DKJ bisa menggalang partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan dan kebijakan di Jakarta.
"Kami juga aktif melakukan lobi dengan fraksi-fraksi lain agar bersama-sama mendukung pemilihan gubernur langsung oleh rakyat," imbuhnya.
