Tak Mau Hak Angket Cuma Gimmick, Nasdem Kumpulkan Masukan Ahli
- ANTARA/Melalusa Susthira K.
Jakarta – Fraksi Partai Nasdem DPR RI menegaskan keseriusannya untuk menggulirkan hak angket kecurangan Pemilu 2024. Nasdem tidak ingin hak angket hanya sekadar gimik tanpa substansi. Karena itu, fraksi Partai Nasdem hingga saat ini masih terus menampung masukan dari para pakar dan ahli sebelum menggulirkan hak angket.
Demikian ditegaskan Anggota DPR RI fraksi Nasdem Taufik Basari dalam Focus Group Discussion (FGD) bertajuk “Evaluasi Dan Pengguliran Hak Angket Pemilu 2024” di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, 7 Maret 2024.
“Harus kami pastikan yang pertama substansi hak angket ini harus kuat, harus tepat, harus proporsional, jangan sampai kemudian hak angket hanya menjadi gimik, karena substansinya zonk,” kata Tobas, sapaan akrab Taufik Basari.
Ilustrasi rapat paripurna DPR
- VIVAnews/Anwar Sadat
Tobas menekankan, fraksi Partai Nasdem sangat serius menggulirkan hak angket. Oleh sebab itu, aspirasi dari semua elemen masyarakat termasuk para ahli sangat diperlukan.
“Nah itu yang juga harus dilakukan secara terukur supaya ini bisa jalan. Inilah yang sedang dipersiapkan oleh partai Nasdem. Mudah-mudahan bisa segera kita selesaikan semua persiapan-persiapannya," imbuhnya.
Diberitakan sebelumnya, Sejumlah anggota DPR mengusulkan hak angket untuk mendalami dugaan kecurangan Pemilu 2024. Usulan tersebut disampaikan dalam rapat paripurna ke-13 pembukaan masa sidang IV 2023-2024, Selasa 5 Maret 2024.
Ilustrasi Rapat Paripurna di DPR.
- VIVA/M Ali Wafa
Sedikitnya tiga anggota DPR dari tiga fraksi mengusulkan wacana tersebut. Ketiganya yakni, Aus Hidayat Nur dari Fraksi PKS, Luluk Nur Hamidah dari Fraksi PKB, dan Aria Bima dari Fraksi PDIP.
Mereka yang mendorong hak angket merupakan parpol yang berada dalam koalisi pengusung Capres Cawapres 01 dan pengusung Capres-Cawapres 03. Namun ada partai dari dua koalisi tersebut yang masih bungkam, Partai tersebut adalah Nasdem dan juga PPP.
Gerindra Tuding PDIP Jadi Inisiator Kenaikan PPN 12 Persen
Wakil Ketua Banggar DPR mengatakan wacana kenaikan PPN 12 persen merupakan keputusan UU Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP).
