Soal Hak Angket, Arteria Dahlan: Kami Petugas Partai, Nunggu Arahan Pimpinan
- VIVA/M Ali Wafa
Jakarta – Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi PDIP, Arteria Dahlan, mengatakan pihaknya menunggu arahan partai terkait dengan usulan hak angket yang mengemuka, tentang pelaksanaan Pemilu 2024. Usulan ini juga mencuat saat paripurna DPR RI kemarin.
"Kami kan petugas partai, nunggu arahan. Kita nunggu arahan pimpinannya seperti apa," kata Arteria kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu, 6 Maret 2024.
Dia menjelaskan, setiap orang memiliki hak yang sama untuk menggunakan hak angket. Meski begitu, dirinya sebagai kader partai menegaskan akan tetap menunggu arahan dari pimpinan apakah ikut menggulirkan atau tidak hak angket tersebut.
"Ya haknya sama, setiap orang, anggota, diberikan hak yang sama, nggak bicara partainya. Kalau kita ini kan nggak bisa apa maunya kita, arahan pimpinannya apa ya kita ikut," jelas dia.
Sebelumnya diberitakan, calon presiden atau capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo mendorong partai pengusungnya menggulirkan hak angket kecurangan pemilu 2024 di DPR. Ganjar juga membuka pintu komunikasi dengan partai pengusung pasangan calon nomor urut 1, Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar.
Menurut Ganjar hak angket sebagai hak penyelidikan DPR jadi salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk meminta pertanggungjawaban lembaga penyelenggara Pemilu yaitu KPU dan Bawaslu terkait penyelenggaraan Pilpres 2024. Ganjar menyampaikan dugaan kecurangan Pilpres 2024 mesti disikapi.
"Jika DPR tak siap dengan hak angket saya mendorong penggunaan hak interpelasi DPR untuk mengkritisi kecurangan pada pilpres 2024," kata Ganjar di Jakarta, Selasa, 20 Februari 2024.
Dia menuturkan, usulan untuk menggulirkan hak angket di DPR oleh partai pengusung Ganjar Pranowo dan Mahfud MD dalam hal ini PDI perjuangan dan PPP. Hal itu sudah disampaikannya dalam rapat koordinasi tim pemenangan nasional Ganjar-Mahfud pada 15 Februari 2024.
Seluruh Fraksi Setuju RUU BUMN Disahkan di Rapat Paripurna
Seluruh fraksi yang ada di Komisi VI DPR RI, setuju kalau RUU BUMN dibawa dan disahkan dalam rapat paripurna. Hadir juga dalam rapat komisi tersebut dari unsur pemerintah
