Elite Demokrat Bantah Isu Program Makan Siang Gratis Akan Pakai Dana BOS

Anggota DPR RI Herman Khaeron
Sumber :
  • Dokumentasi DPR RI

Jakarta - Ketua DPP Partai Demokrat Herman Khaeron membantah isu bahwa program makan siang gratis milik Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka bakal menggunakan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Menurutnya, Prabowo-Gibran tak mungkin menggunakan dana BOS sebagai anggaran program makan siang gratis.

Prabowo Tiba di Brasil Hadiri KTT G20

"Tidak dong. Itu kan isu yang dilontarkan tidak jelas bahwa akan menggunakan dana BOS," ujar Herman kepada wartawan di kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa, 5 Maret 2024.

Juru Bicara Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran itu menyebut masih banyak anggaran lain yang dapat dialokasikan untuk menjalankan program tersebut.

Prabowo Tegaskan Indonesia Dorong Perdagangan Terbuka dan Adil di APEC 2024

Debat Capres-Cawapres Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka

Photo :
  • VIVA/M Ali Wafa

"Anggaran stunting, anggaran kekurangan gizi, kan bisa dimigrasikan. Kalau itu kemudian dibutuhkan dalam satu kegiatan yang sejenis kan bisa," kata dia.

Bertemu Presiden Vietnam, Prabowo Bahas Ratifikasi Perjanjian ZEE

Di sisi lain, kata dia, program makan siang gratis itu akan sangat bergantung pada penyusunan anggaran 2024. Karena, lanjut Herman, presiden terpilih di Pilpres 2024 akan menggunakan 1/4 anggaran dari APBN 2024.

Anggota Komisi VI DPR ini menambahkan bahwa sumber anggaran untuk program makan siang gratis itu nantinya akan ditetapkan oleh DPR bersama pemerintah.

"Mengenai kejelasan apakah akan menggunakan anggaran program apa, ya akan ditetapkan di DPR oleh anggota DPR bersama pemerintah. Oleh karena itu tidak perlu berpolemik, kita akan bahas di DPR," katanya.

Pekerja melipat surat suara pada Pemilu Presiden (Pilpres) 2024. (Foto ilustrasi).

Photo :
  • AP Photo/Tatan Syuflana

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan program makan siang gratis yang diusung oleh Prabowo-Gibran tidak akan menelan anggaran sebesar Rp 450 trilliun melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Kendati demikian, untuk berapa besaran anggaran yang akan dialokasikan oleh Pemerintah terkait program ini, dia mengatakan, belum diputuskan. "APBN belum ada detail makronya, belum ada yang dipangkas," ujarnya.

Halaman Selanjutnya
Halaman Selanjutnya