PDIP Tegaskan Usulan Hak Angket Bukan untuk Makzulkan Presiden
Jakarta – Anggota DPR RI fraksi PDIP, Aria Bima menegaskan, partainya mendukung hak angket diajukan ke DPR untuk mengusut dugaan kecurangan Pemilu 2024. Ia menekankan bahwa hak angket tersebut bukan bertujuan untuk memakzulkan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Wakil Ketua Komisi VI DPR itu juga mengatakan, hak angket itu tidak ada kaitannya dengan membatalkan hasil Pilpres. "Jadi mungkin angket tidak ada kaitan dengan pembatalan pemilu, angket juga tidak ada kaitan dengan pemakzulan," kata Aria Bima di Kompleks Parlemen, Jakarta Pusat, Selasa, 5 Maret 2024.
Kemudian, Aria Bima menjelaskan bahwa PDIP hanya ingin mengetahui kebenaran terkait penyelenggaraan Pemilu. Salah satunya, kata dia, soal dugaan penyalahgunaan bantuan sosial (bansos) untuk kepentingan elektoral pasangan calon (paslon) capres-cawapres tertentu.
Anggota Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo, Aria Bima
- VIVA/Ridho Permana
"Kita hanya ingin tahu benarkah bansos berdampak secara elektoral atau digunakan untuk kepentingan elektoral," kata Aria Bima.
"Benarkah Depdagri ada perintah kepada Plt Gubernur, Plt Bupati, ke kepala desa untuk elektoral. Benarkah ada tekanan dari Kapolsek ke kepala desa. Hanya itu. Dan pemerintah bisa menjawab dengan baik," ujarnya.
Di sisi lain, Aria Bima mengatakan PDIP masih terus melakukan kajian terkait usulan hak angket tersebut. Naskah akademis yang mendukung hal itu juga sudah disiapkan.
"DPP PDIP saat ini melibatkan beberapa ahli untuk mengkaji. Dari tim akademisi juga ada, dari kalangan praktisi dan juga ada berbagai lintas sektoral. Ini sekarang baru dipersiapkan," katanya.
Ia menambahkan, PDIP juga belum melakukan komunikasi dengan partai politik lain seperti dengan PKS, PKB, dan Partai Nasdem selaku partai politik pengusung paslon Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar.
“Sampai hari ini belum ada. Kita masih betul-betul mengkaji mana wilayah angket. Secara akademis. Jadi tentu tidak semua hal terkait dengan hal politis," ujarrnya.
