Dukung Hak Angket Dugaan Kecurangan Pemilu, Massa Demo Bawa Keranda Mayat ke DPRD Sumut
- VIVA.co.id/B.S. Putra (Medan)
Medan – Massa yang tergabung dalam Rakyat Sumatera Utara Menggugat Demokrasi Indonesia menggelar unjuk rasa di depan gedung DPRD Sumut, Kota Medan, Selasa 5 Maret 2024. Mereka menyuarakan matinya demokrasi dengan mengkritik Presiden RI Jokowi.
Dalam aksinya, massa melakukan longmarch menuju kantor DPRD Sumut dengan bawa atribut serta poster tuntutan bertuliskan 'Joko Widodo Melanggar Sumpah Presiden'. Selain itu, ada atribut bertuliskan 'Pemilu Adalah Sarana Demokrasi, Demi Rakyat Bukan Demi Kekuasaan. Lalu ada Hak Angket Harga Mati'.
Selanjutnya, secara simbol massa aksi juga menggunakan kostum hitam sebagai bentuk duka atas matinya demokrasi di Tanah Air. Tampak para peserta aksi juga bawa keranda yang ditutupi kain berwarna hitam bertuliskan Demokrasi.
Di depan gedung DPRD Sumut, Kordinator Aksi, Riki Siregar menyampaikan agar perwakilan DPRD Sumut bisa menemui mereka. Kata Riki, pihaknya berharap aspirasi dan tuntutan yang disampaikan bisa diterima.
"Kami ingin masuk menyampaikan aspirasi, kami kepada DPRD yang telah kami pilih. Bapak ibu jangan menghalangi. Karena kami bukan aksi anarkis," kata Riki, di atas mobil komando menggunakan alat pengeras suara.
Pemungutan suara atau pencoblosan di pemilu. (Foto ilustrasi).
- VIVA/M Ali Wafa
Massa dalam aksi unjuk rasa ini juga bawa sebuah keranda mayat. Dengan keranda mayat itu dimaknai sebagai simbol matinya demokrasi di Indonesia karena dugaan ikut campur tangan Presiden Jokowi.
"Kami juga sudah membawa oleh-oleh keranda mayat sebagai bukti tandanya matinya demokrasi. Kami menggunakan atribut yang hitam sebagai bukti kami sedang berduka," ujar Riki.
Riki menegaskan, sikap yang mereka sampaikan adalah mendukung usulan hak angket yang tengah digulirkan di DPR.
"Dan hak angket itu, jika terbukti, dan saya berkeyakinan akan terbukti bahwa dia (Presiden) memiliki peran dalam kecurangan pemilu, maka makzulkan," kata Riki.
Adapun massa aksi unjuk rasa itu sempat ditemui Anggota DPRD Sumut Fraksi Golkar Edi Surahman Sinuraya. Dia bilang tuntutan peserta aksi akan disampaikan kepada pimpinan DPRD Sumut.
"Kami akan sampaikan tuntutan saudara-saudara kepada pimpinan DPRD Sumut, untuk dibahas dan disampaikan ke DPR RI," tutur Surahman.
Mahalnya Biaya Pemilu Disebabkan Rumitnya Regulasi, Menurut Anggota DPR
Anggota Komisi II DPR RI Indrajaya meminta pemerintah melalukan evaluasi sistem pemilu yang berlangsung selama 2024 lantaran dinilai banyak menelan biaya.
