DPR Setujui Badan Legislasi Bahas RUU DKJ

Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad.
Sumber :
  • DPR

Jakarta - Rapat Paripurna DPR RI menyetujui Badan Legislasi (Baleg) DPR RI membahas Rancangan Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta (RUU DKJ). 

Nasib tak Ada yang Tahu, Jenderal TNI Agus Subiyanto Dulu Ditolak Jadi Satpam

Hal tersebut disampaikan Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad saat memimpin rapat paripurna yang menyebut penerimaan surat presiden (Surpres) tentang pembahasan RUU DKJ telah dibacakan pada rapat paripurna DPR sebelumnya.

"Selanjutnya, kami meminta persetujuan untuk penugasan Badan Legislasi DPR RI membahas hal tersebut," kata Dasco lalu disetujui para anggota DPR yang hadir rapur pada Selasa, 5 Maret 2024. 

Hasto jadi Tersangka KPK, Jokowi: Hormati Seluruh Proses Hukum yang Ada

Dasco menjelaskan, pemerintah telah menugaskan 5 menteri untuk membahas RUU DKJ bersama DPR.

Kelima menteri tersebut, yakni Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN dan RB) Abdullah Azwar Anas, dan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna H Laoly.

Uskup Agung Jakarta soal PPN 12%: Kalau Pemerintah Sudah Memutuskan, Ikut di Dalam Arus Itu

"Bersama-sama maupun sendiri-sendiri untuk mewakili pemerintah dalam pembahasan rancangan undang-undang, dalam undang-undang usul inisiatif Badan Legislasi DPR," ujarnya.

Sebelumnya, Ketua DPR Puan Maharani mengakui DPR telah menerima surat dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk membahas RUU DKJ. 

Presiden RI Jokowi dengan Ketua DPR Puan Maharani.

Photo :
  • Instagram Puan Maharani

Puan mengatakan, surat dari presiden itu akan diproses sesuai dengan mekanisme dan ketentuan yang berlaku. Saat ini, belum ada mekanisme yang dijalankan soal RUU DKJ karena DPR baru menerima surat dari presiden.

Pada Desember 2023, Badan Legislasi DPR RI juga menyetujui Rancangan Undang-Undang tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Jakarta untuk dibahas di tingkatan selanjutnya. 

Dari 9 fraksi DPR yang telah menyampaikan pandangan, sebanyak delapan fraksi menyetujui dan satu fraksi menolak yakni PKS.

Keren! Penjual Bakso Asal Malang ini Perbaiki Jalan Desa Pakai Dana Pribadi

Keren! Penjual Bakso Asal Malang ini Perbaiki Jalan Desa Pakai Dana Pribadi, Warganet Senggol Pemerintah

Ada seorang penjual bakso asal Malang menjadi sorotan publik setelah aksi mulianya memperbaiki jalan desa menggunakan dana pribadi. Kejadian itu terjadi di Malang.

img_title
VIVA.co.id
26 Desember 2024