Partai NasDem Lagi Siapkan Tanda Tangan Anggotanya untuk Hak Angket
- DPR RI
Jakarta - Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi Partai Nasdem, Taufik Basari (Tobas) menegaskan partainya siap dan bakal menjadi bagian dari hak angket dan interpelasi. Angket dimaksud yakni mengenai dugaan keterlibatan Presiden RI atau cawe-cawe Jokowi dalam Pemilu 2024.
“Kalau Partai Nasdem, sejauh ini kami siap dan akan menjadi bagian dari hak angket. Yang paling penting kan konkritisasinya. Saat ini kami sedang mempersiapkan juga tanda tangan-tanda tangan dari setiap anggota Fraksi Partai Nasdem,” kata Tobas di Kompleks Parlemen Senayan pada Selasa, 5 Maret 2024.
Tobas memastikan Partai NasDem konsisten mengenai hak angket tersebut. Dia menepis anggapan sejumlah pihak pasca pertemuan Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Paloh dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) beberapa waktu lalu.
“Sehingga, tidak perlu diragukan lah posisi dari Partai Nasdem,” ujarnya.
Tobas mengakui jika pengajuan hak angket ini harus melibatkan lintas fraksi. Dia pun menghormati PDI Perjuangan sebagai inisiator hak angket. Intinya, ditekankan Tobas, Nasdem saat ini masih terus mempersiapkan diri dan pihaknya juga menunggu komunikasi serta bahan dokumen yang dibutuhkan dengan PDI Perjuangan untuk pengajuan hak angket.
“Setelah mereka siap dan kita sudah matangkan, komunikasinya ya sesegera mungkin bisa berlanjut,” ujarnya.
Anggota Komisi III DPR RI Fraksi Nasdem Taufik Basari
- DPR RI
Tobas menambahkan, hingga saat ini komunikasi dengan pihak PDI Perjuangan terus berjalan. Ditegaskannya, Nasdem menyatakan siap untuk mengawal hak angket.
“Cuma tetap butuh koordinasi, komunikasi dan kebersamaan dengan fraksi-fraksi lain itu penting, karena kita juga harus melakukan hak angket ini harus terukur. Jangan sampai kemudian tidak memiliki persiapan yang matang untuk melanjutkan langkah-langkah ini,” imbuhnya.
Bappenas Ungkap Sederet Target Jokowi yang Tidak Tercapai
Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas, Rachmat Pambudy melaporkan sejumlah target pembangunan pemerintah era Presiden Joko Widodo (Jokowi).
