Rapat Paripurna, PKS Minta DPR Gunakan Hak Angket terkait Pemilu 2024
- VIVA/M Ali Wafa
Jakarta -- Anggota DPR RI dari Fraksi PKS, Aus Hidayat Nur, meminta parlemen menggunakan hak angket untuk mengklarifikasi kecurigaan dan praduga masyarakat atas penyelenggaraan Pemilu 2024.
Permohonan tersebut disampaikan dalam interupsinya pada Rapat Paripurna DPR RI yang digelar hari ini, Selasa, 5 Maret 2024.
“Ingin menyampaikan aspirasi sebagian masyarakat agar DPR RI menggunakan hak angket untuk mengklarifikasi kecurigaan dan praduga masyarakat atas sejumlah permasalahan dalam penyelenggaraan Pemilu 2024,” ujarnya.
Ilustrasi Pemilu 2024.
- VIVA
Rapat Paripurna kali ini dipimpin Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad. Sebab Ketua DPR RI Puan Maharani tengah kunjungan kerja ke Paris.
Aus menjelaskan alasannya meminta agar DPR RI menggunakan hak angket, yakni Pemilu 2024 adalah momen krusial bagi bangsa Indonesia.
“Alasannya, pertama, perlu diingat bahwa Pemilu 2024 merupakan momen krusial bagi bangsa Indonesia. Gelaran demokrasi ini harus tetap dijaga agar terlaksana dengan langsung, umum, bebas,rahasia, jujur, dan adil. Kedua, munculnya berbagai kecurigaan dan praduga di tengah masyarakat perihal terjadinya kecurangan dan pelanggaran dalam penyelenggaraan pemilu, perlu direspons oleh DPR RI secara bijak dan proporsional,” kata Aus.
Lagi pula, lanjut Politikus PKS itu, hak angket merupakan salah satu instrumen yang dimiliki DPR RI dan diatur dalam undang-undang.
“Hak angket adalah salah satu instrumen yang dimiliki DPR dan diatur dalam Undang-Undang Dasar, dan undang-undang bisa digunakan untuk menjawab kecurigaan dan praduga itu secara terbuka dan transparan,” katanya.
Komjen Setyo Budiyanto Terpilih jadi Ketua KPK, Yudi Purnomo: Ada Tugas Berat Memulihkan Kepercayaan Publik
Setyo Budiyanto pernah bertugas sebagai Direktur Penyidikan KPK tahun 2020.
