Suara PSI Tiba-tiba Melejit, Bawaslu Bilang Gak Ada Penggelembungan Suara
- ANTARA FOTO
Jakarta - Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu mengklaim sudah melakukan verifikasi terkait dugaan penggelembungan suara Partai Solidaritas Indonesia (PSI). Isu suara PSI mendadak melejit versi real count KPU belakangan ini jadi sorotan.
Ketua Bawaslu RI, Rahmat Bagja menyebut pihaknya sudah melakukan verifikasi soal tudingan penggelembungan suara PSI. Kata dia, dari hasil verifikasi di sejumlah daerah, penggelembungan suara tersebut tidak terbukti.
"Ada beberapa yang kami verifikasi tidak terbukti. Kemudian kami verifikasi ke lapangan misalnya ada di Cilegon, terselesaikan, ada di sosial media kan? Ada juga di Jawa Tengah yang sudah selesai secara berjenjang, sudah diselesaikan," kata Bagja di Kantor KPU, Menteng, Jakarta, Senin, 4 Maret 2024.
Kaesang Pangarep diangkat menjadi Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI)
- Youtube PSI
Bagja juga menyampaikan, berdasarkan penelusuran di Jawa Tengah, menunjukan suara PSI tetap konsisten di catatan perhitungan tingkat TPS dengan tingkat kecamatan dan kabupaten.
"Untuk di Sukoharjo, Kecamatan Gatak, terus Kelurahan Geneng, TPS berapa nih? Jadi, hasil laporan teman-teman demikian. Itu untuk Gatak. Untuk Cilegon juga demikian. Jadi tidak benar (penggelembungan suara),” jelas Bagja.
Selain itu, Bagja mengklaim, formulir C Hasil Plano di beberapa daerah juga sudah sesuai dengan formulir D Hasil Plano di tingkat kecamatan. Dia bilang semua dugaan penggelembungan suara tersebut, langsung dicek jajaran Bawaslu di bawah.
"Jika kemudian terhadap misalnya penggelembungan, bukan hanya satu partai, tapi misalnya beberapa partai, itu tentu kami akan membuka," lanjut Bagja.
"Mencari solusinya itu maka kemudian C-nya, unik dihitung kembali, D-nya misalnya dihitung kembali dan disesuaikan dengan C Hasil yang ada," imbuhnya.
Wakil Mendagri: Sistem Politik atau Sistem Pemilu Indonesia Boros
Wakil Menteri Dalam Negeri mengatakan bahwa Presiden RI Prabowo Subianto meminta untuk memperbaiki sistem pemilihan umum (pemilu) karena tidak efisien dan terlalu mahal.
