Kabar Ada Skenario Koalisi Besar, PKB: Persepsi Mas Sudirman Said Aja
- VIVA.co.id/Zendy Pradana
Jakarta – Wakil Sekertaris Jenderal PKB, Syaiful Huda turut menanggapi pernyataan dari Co-Captain Timnas Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (Amin) Sudirman Said. Sudirman mendengar kabar bahwa ada skenario besar yang nantinya semua partai politik akan gabung dalam pemerintahan.
Huda merespon pernyataan Sudirman dengan santai. Menurut dia, PKB sampai saat ini masih dalam satu gagasan pasangan AMIN, yakni perubahan.
"Saya kira itu persepsinya Mas SS ya, Mas Sudirman Said. Tapi, yang hampir pasti sampai hari ini sebagaimana sikap yang sudah disampaikan oleh Gus Muhaimin dan Mas Anies, sampai hari ini PKB dalam posisi terus bersama-sama ada di jalur atau di jalan perubahan," ujar Huda kepada wartawan dikutip Selasa 5 Maret 2024.
Syaiful Huda di Kantor DPP PKB, Jakarta Pusat
- VIVA.co.id/Zendy Pradana
Kata Huda, pada pemerintahan 2024 ini hanya ada dua atau satu partai yang tidak masuk dalam koalisi besar seperti yang disampaikan Sudirman Said. Menurut dia, partai tersebut adalah pengusung Anies dan Muhaimin.
"Terkait dengan agenda skenario dan seterusnya ya, paling tidak kalau tahu itu ada menyisakan koalisi pasangan AMIN atau koalisi perubahan, dan sampai hari ini masih ada di jalur perubahan," ungkapnya.
Sebagai informasi, Sudirman Said mendengar kabar adanya skenario seluruh partai politik dimasukkan ke dalam koalisi besar. Sudirman menyebut kemungkinan hanya ada satu atau dua partai yang ditinggalkan di luar pemerintahan.
Mantan Menteri ESDM itu mengatakan kondisi Indonesia saat ini tengah diuji. Sudirman mempertanyakan bagaimana kekuasaan yang dimiliki seseorang bisa dipertanggungjawabkan kelak.
Sudirman mengaku khawatir siklus yang dialami Indonesia saat ini bisa berlangsung selama 20 tahun ke depan. Ia mendengar adanya skenario seluruh partai politik yang akan dimasukkan ke dalam koalisi besar dan permanen.
PKB: Kenaikan PPN Bukan Harga Mati untuk Penguatan APBN
Ketua DPP PKB Dita Indah Sari mengatakan bahwa kenaikan PPN sebanyak 12 persen bukan harga mati atau jalan salah satu-satunya untuk menguatkan APBN.
