Suara PSI Naik, Elite PKS Heran: Kok Tiba-tiba Dua Hari Terakhir Terjadi Pelonjakan

Hidayat Nur Wahid di Senayan, Jakarta
Sumber :
  • VIVA/Eduward Ambarita

Jakarta – Wakil Ketua Majelis Syura Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Hidayat Nur Wahid atau HNW buka suara soal melonjaknya perolehan suara PSI secara tiba-tiba. Ia mengaku heran, karena perolehan suara PSI melejit naik dalam beberapa hari terakhir.

"Semua orang juga tahu lah, masa enggak ada yang tahu sih. Kan bagaimana dari hari pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam enggak ada pelonjakan, kok tiba-tiba dua hari terakhir terjadi pelonjakan," katanya kepada wartawan di Jakarta Selatan, Senin, 4 Maret 2024.

Wakil Ketua MPR ini juga mengatakan hak angket menjadi salah satu jalan yang dapat ditempuh untuk membuktikan dugaan kecurangan Pemilu 2024. Ia pun menyebutkan, perolehan suara PSI melonjak berasal dari dugaan kecurangan yang dilakukan eksekutif maupun legislatif.

Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid

Photo :
  • DPR

"Hak angket saya kira salah satu pintu untuk pembuktian, sekali lagi, bukan karena PSI-nya ya tetapi karena kecurangan pemilunya. Terjadi dengan apa, kepada siapa, eksekutif maupun legislatif keduanya bisa dipertanyakan oleh hak angket," katanya.

Di sisi lain, HNW juga mengatakan kondisi politik di Indonesia usai pemilu sangat mengkhawatirkan. Maka itu, ia mendukung soal pembentukan pansus untuk menyelidiki dugaan kecurangan Pemilu 2024.

"Sebenarnya bukan suara PSI saja, keseluruhan terkait dengan beragam hal yang sekarang ini menimbulkan gonjang ganjing. Terkait dengan kecurangan pemilu, diadakannya pansus itu kan tentang kecurangan pemilu, kecurangan pemilu itu bisa eksekutif bisa legislatif. Semuanya, dibuka saja nanti dalam hak angket itu," ujarnya.

Menanggapi lonjakan suara yang signifikan, Wakil Ketua Dewan Pembina PSI, Grace Natalie mengingatkan semua pihak agar tidak menyampaikan pernyataan tendensius menyikapi rekapitulasi suara KPU yang hingga kini masih berlangsung.

“Penambahan termasuk pengurangan suara selama proses rekapitulasi adalah hal wajar. Yang tidak wajar adalah apabila ada pihak-pihak yang mencoba menggiring opini dengan mempertanyakan hal tersebut,” kata Grace dalam keterangan resminya, Sabtu, 2 Maret 2024.

Pilpres 2024 Dinilai Mulai Geser Demokrasi RI Jadi Otokrasi Elektoral yang Mengkhawatirkan

"Apalagi hingga saat ini masih lebih dari 70 juta suara belum dihitung dan sebagian besar berada di basis-basis pendukung Jokowi di mana PSI mempunyai potensi dukungan yang kuat," sambungnya.

Sementara itu, Komisi Pemilihan Umum (KPU) merespons terkait suara Partai Solidaritas Indonesia (PSI), yang saat ini mencapai 3,13 persen, versi rekapitulasi perhitungan sementara KPU di Sirekap.

Sibuk Politik, 2024 Jadi Tahun yang Penuh Guncangan bagi Krisdayanti

"Ya siapa pun bisa berkomentar di dalam negara demokrasi, siapa pun bisa berkomentar, komentar yang baik adalah komentar yang dilandasi pada fakta ataupun data. Sirekap data yang dipublikasi, di Sirekap itu selalu disematkan foto formulir C (1) hasil plano," kata Idham di Gedung KPU RI pada Minggu, 3 Maret 2024.

Idham juga meminta publik tak hanya membaca angka numerik pada Sirekap, melainkan mengajak semua pihak untuk perhatikan formulir C1 yang diunggah dalam website. Jika ada data yang tidak sinkron, katanya, maka pihak terkait akan memverifikasi ulang.

Duit KPU Langkat Rp150 Juta untuk Pilkada Dirampok, Polda Sumut Ringkus 2 Pelaku

"Kalau sekiranya data perolehan suara peserta pemilu yang ada tampilan Sirekap ini tidak sinkron dengan data perolehan suara yang ada di foto formulir model C (1) hasil plano, maka itu akan disesuaikan dengan foto formulir model C (1) hasil plano dan dalam hasil rekapitulasi secara berjenjang," ujar Idham.

Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja saat memberikan keterangan kepada awak media di Jakarta, Selasa, 19 November 2024.

Bawaslu Minta Sentra Gakkumdu Rumuskan Lagi Hukum Acara Pemilu

Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja meminta Sentra Gakkumdu merumuskan kembali hukum acara pemilu dan pilkada.

img_title
VIVA.co.id
26 Desember 2024