Sahroni: Seolah-olah MK Kayak Tuhan, Mengatur Semau-maunya Dia, Kan Kacau!
- VIVA/M Ali Wafa
Jakarta - Putusan Mahkamah Konsititusi (MK) yang menghapus ambang batas lolos parlemen atau parliamentary threshold 4 persen tengah jadi sorotan. MK dalam putusannya meminta DPR mengubah ambang batas parlemen sebelum Pemilu 2029.
Elite Partai Nasdem melalui Bendahara Umum DPP Ahmad Sahroni menyindir keras MK. Dia menyebut MK saat ini over confindent karena bersikap semaunya dengan tak melihat lembaga negara lainnya seperti DPR.
"Gini, MK itu lama-lama semaunya dia. Dia mau atur-atur aja, mau boleh siapa, mau ini. Itu MK lama-lama. Jadi, DPR, TNI, Polri gak berlaku. Bubarin aja semuanya. Cuma MK aja yang hadir di republik ini," kata Sahroni dalam Kabar Petang tvOne yang dikutip VIVA pada Senin, 4 Maret 2024.
Bendahara Umum Partai Nasdem, Ahmad Sahroni
- DPR RI
Baca Juga: MK Hapus Ambang Batas DPR 4 Persen, Berlaku di Pemilu 2029
Dia bilang urusan menentukan ambang batas parlemen itu adalah DPR. Kata Sahroni, bukan MK yang malah mutusin sehingga melampaui batas.
"Ini jadi over confident, seolah-olah MK kayak Tuhan, mengatur semuanya, mau-maunya Dia. Ini udah diatur lembaganya, MK. Fungsi dan tugasnya bagaimana. DPR apa? Ya jangan melampaui batas ini, kan kacau," lanjut Wakil Ketua Komisi III DPR tersebut.
Pun, dia juga tak setuju dengan usulan elite PSI Ade Armando soal angka ambang batas parlemen 2,5 sampai 3 persen. Dia menyarankan agar Ade sebaiknya pindah parpol saja.
Sahroni mengingatkan ambang batas parlemen sudah diatur dalam Undang-Undang. Ia menegaskan yang mengatur itu adalah parpol di DPR.
"Siapa yang ngatur? Adalah partai politik yang ada di DPR. Maka itu adalah keputusan mereka bersamaan dengan aturan parliamentary threshold tadi," lanjut Sahroni.
Menurut dia, dengan pembahasan di DPR maka perlu dibatasin ambang batas parlemen itu sekarang jadi 4 persen. Kata dia, bukan malah seperti usulan PSI dengan fraksi threshold sehingga bisa menampung semua yang tak lolos.
"Nanti itu sama aja ngebuka ruang yang ada lagi netralisirnya. Jadi, mereka yang hebat-hebat itu kayak bang Ade Armando, pindah partai aja," ujar Sahroni.
Dia menegaskan tak setuju dengan usulan angka ambang batas parlemen 2,5 sampai 3 persen. Menurut dia, lebih bagus dinaikkan jadi 5 persen. "Gak, gak sepakat. Paling bagus malah 5 persen malah," sebut Sahroni.
MK Siap Hadapi Sengketa Pilkada Serentak di 37 Provinsi, Prediksi Ada 300 Perkara
MK menyatakan siap menghadapi sengketa Pilkada Serentak di 37 Provinsi. MK juga tidak ada persiapan khusus dalam menghadapi sengketa Pilkada 2024.
