Hasil Rekapitulasi Suara PSI Melejit ke 3 Persen, Grace Natalie: Wajar
- VIVA/M Ali Wafa
Jakarta – Partai Solidaritas Indonesia (PSI) mengingatkan semua pihak agar tidak menyampaikan pernyataan tendensius menyikapi rekapitulasi suara KPU yang hingga kini masih berlangsung.
Pernyataan ini disampaikan Wakil Ketua Dewan Pembina PSI Grace Natalie menanggapi penggiringan opini yang mempertanyakan penambahan suara PSI, yang berdasar rekapitulasi suara KPU per Sabtu 2 Maret 2024 pukul 12.00 ada di angka 3,13 persen, dengan jumlah suara terhitung 65,73 persen.
“Penambahan termasuk pengurangan suara selama proses rekapitulasi adalah hal wajar. Yang tidak wajar adalah apabila ada pihak-pihak yang mencoba menggiring opini dengan mempertanyakan hal tersebut,” kata Grace dalam keterangan resminya, Sabtu 2 Maret 2024.
"Apalagi hingga saat ini masih lebih dari 70 juta suara belum dihitung dan sebagian besar berada di basis-basis pendukung Jokowi di mana PSI mempunyai potensi dukungan yang kuat," sambungnya.
Wakil Ketua Dewan Pembina PSI Grace Natalie
- VIVA/Natania
Grace mengatakan bahwa perbedaan antara hasil quick count dengan rekapitulasi KPU juga terjadi pada partai-partai lain.
Ia mengambil contoh hitung cepat versi lembaga survei Indikator Indonesia atas PKB yang hasilnya 10,65 persen tapi berdasarkan rekapitulasi KPU mencapai 11,56 persen atau ada penambahan 0,91 persen. Contoh lain adalah suara Partai Gelora yang berdasarkan quick count 0,88 persen, sementara rekapitulasi KPU 1,44 persen alias selisih 0,55 persen.
Ketua Umum PSI, Kaesang Pangarep Kampanye di Deli Serdang, Sumatera Utara
- VIVA.co.id/Rahmat Fatahillah Ilham
PSI sendiri, menurut hitung cepat Indikator, ada di angka 2,66 persen sementara rekapitulasi KPU ada di 3,13 persen atau selisih 0,47 persen. Selisih PSI lebih kecil dibanding kedua contoh sebelumnya.
“Kenapa yang disorot hanya PSI? Bukankan kenaikan dan juga penurunan terjadi di partai-partai lain? Dan itu wajar karena penghitungan suara masih berlangsung,” kata Grace.
Ia meminta semua pihak bersikap adil dan proporsional. "Kita tunggu saja hasil perhitungan akhir KPU. Jangan menggiring opini yang menyesatkan publik,” pungkas Grace.
Budi Gunawan Minta Usulan KPU jadi Badan Ad Hoc Dikaji Lebih Dalam
Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) RI, Budi Gunawan meminta usulan KPU jadi lembaga Ad Hoc.
