Sahroni Sindir Keras PSI: Negara Jangan Dibuat Bercandaan Dong, Itu Namanya Ngawur
- DPR RI
Jakarta - Omongan Dewan Pembina Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Grace Natalie yang mengusulkan opsi angka ambang batas (threshold) untuk fraksi sebagai pengganti parliamentary threshold jadi sorotan. Elite partai politik menyindir Grace.
Bendahara Umum DPP Nasdem Ahmad Sahroni menilai usulan Grace ngawur. Dia menyindir agar PSI jangan membuat negara sebagai candaan.
"Negara jangan dibuat bercandaan dong. Masak ada ide menggabungkan semua partai yang enggak lolos menjadi 1 fraksi. Itu namanya ngawur," kata Sahroni kepada wartawan, Sabtu, 2 Maret 2024.
Sahroni menegaskan, secara pribadi dirinya menolak usulan tersebut. Menurut Wakil Ketua Komisi III DPR RI itu, ambang batas parlemen, merupakan wujud kepastian bahwa masyarakat menginginkan partai-partai tertentu ada di parlemen.
Grace Natalie PSI
- VIVA/M Ali Wafa
Sahroni dalam kesempatan sama juga mengkritisi putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang meminta agar pembuat undang-undang mengubah ambang batas parlemen 4 persen sebelum Pemilu 2029.
Dia menyinggung putusan MK itu seperti membuat lembaga lain seperti tak ada fungsi.
"Saya bingung nih kenapa jadi MK yang putusin? Ini kan harusnya dari DPR dahulu yang akan bahas. Ini aturan kok lama-lama MK semua yang putusin. Lembaga lain kelihatannya sudah tidak ada fungsinya," imbuhnya.
Sebelumnya, usulan penggabungan partai dalam satu fraksi tersebut muncul dari Ketua Dewan Pembina PSI Grace Natalie. Maksud dari Grace itu yakni partai-partai yang suaranya tidak memenuhi ambang batas, dapat digabungkan menjadi satu fraksi.
"Daripada parliamentary threshold lebih baik dibuat fraksi threshold, yaitu kebutuhan suara minimum untuk membentuk 1 fraksi sendiri. Jadi, suara rakyat tidak terbuang," jelas Grace.
"Namun untuk partai-partai yang suaranya tidak mencapai persentase tertentu, digabungkan dalam 1 fraksi," ujarnya.
Pilkada oleh DPRD Menghidupkan Demokrasi Perwakilan, Menurut Anggota DPR
Anggota Komisi II DPR RI mengatakan adanya usulan agar pemilihan kepala daerah (pilkada) dilakukan oleh DPRD bukan untuk membajak hak politik rakyat.
