Jokowi Diisukan Jadi Ketum Golkar, JK: Ada Aturannya, Minimal 5 Tahun Jadi Pengurus
- VIVA.co.id/Zendy Pradana
Jakarta – Politikus senior Partai Golkar Jusuf Kalla alias JK angkat bicara soal beredarnya isu Presiden RI Jokowi akan gabung ke partai berlambang pohon beringin. Bahkan, ada isu Jokowi akan diplot sebagai Ketum Golkar.
JK menyebut siapapun boleh masuk Golkar. Wakil Presiden RI ke-10 dan 12 itu menuturkan setiap yang jadi kandidat ketua umum maka harus tetap melalui proses sesuai aturan partai.
"Ya, semua orang bisa bergabung ke Golkar. Tapi, tentu dengan cara-cara. Bergabung aja boleh. Apa yang tidak boleh?" kata JK di Hotel Sultan & Residence, Jakarta pada Jumat 1 Maret 2024.
Presiden Jokowi hadiri Perayaan HUT Partai Golkar ke-59
- VIVA/M Ali Wafa
Dia mengatakan jika ada seseorang yang hendak menjadi ketua umum, maka harus menjadi bagian struktur pengurus partai minimal selama lima tahun.
"Ya, semua orang bisa, kamu juga bisa, boleh. Tapi, untuk menjadi pengurus ada aturannya," ujarnya.
"Kalau untuk jadi ketua atau jadi apa, minimal lima tahun harus jadi pengurus," tuturnya.
Sebelumnya, Ketua Umum Partai Golkar, Airlangga Hartarto menanggapi isu Presiden Jokowi ingin gabung ke dalam partai berlambang pohon beringin. Menurut dia, sangat bagus bila Jokowi gabung ke Golkar.
“Baik, bagus-bagus saja,” kata Airlangga di Kompleks Kepresidenan Jakarta pada Senin, 26 Februari 2024.
Namun, ia tak menjawab secara tegas apakah secara formal Jokowi masih sebagai kader PDIP atau tidak. Tapi, ia menyebut Jokowi merupakan tokoh nasional yang 'dimiliki' semua partai politik di Indonesia.
“Pak Jokowi kan tokoh nasional, milik semua partai, dimiliki semua partai,” ujar Menteri Koordinator bidang Perekonomian itu.
Adapun dalam dinamikanya hubungan Jokowi dengan PDIP saat ini diisukan tengah renggang. Apalagi, saat putra sulung Jokowi yaitu Gibran Rakabuming Raka maju jadi cawapres.
Sosialisasi Perda, Alia Laksono: Pemahaman Menyeluruh Masyarakat Sangat Diperlukan
Anggota DPRD DKI Jakarta, Alia Noorayu Laksono, mengatakan kalau Peraturan Daerah atau Perda dibuat untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Maka sosialisasi penting
