Anies Baswedan Sebut Tinggal Tunggu Waktu Jusuf Kalla dan Megawati Ketemu
- ANTARA/Narda Margaretha Sinambela
Jakarta – Pertemuan antara Jusuf Kalla dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri, tinggal menunggu waktu saja. Itu dikatakan Anies Baswedan. Capres nomor urut 1 itu mengaku, pertemuan kedua tokoh tersebut sudah dirancang sejak lama.
Pertemuan tersebut sudah mulai diwacanakan, sejak Pilpres 2024 selesai digelar. Apalagi mencuat wacana soal kecurangan Pemilu 2024.
"Setahu saya sudah lama direncanakan (JK bertemu Megawati)," ujar Anies kepada wartawan di Jakarta Utara, Jumat 1 Maret 2024.
Anies belum menjelaskan secara pasti pertemuan dua tokoh nasional tersebut kapan akan digelar. Ia hanya menyebut pertemuan tersebut akan dilaksanakan hanya menunggu waktu yang tepat saja.
"Tinggal menunggu waktunya saja," ucap Anies.
Sebelumnya, politikus PDIP, Deddy Sitorus beri sinyal soal kabar pertemuan antara Megawati dengan JK. Namun, Deddy mengaku belum tahu soal waktunya. Â
"Saya dengar begitu (Megawati dan JK akan bertemu), saya pastinya enggak tahu," kata Deddy, Jumat, 23 Februari 2024.
Menurut dia, pertemuan dua tokoh tersebut akan bahas situasi Indonesia pasca Pemilu 2024. Ia meyinggung pertemuan itu juga kemungkinan membahas menurunnya kualitas demokrasi hingga dugaan cawe-cawe kekuasaan di 2024.
"Tentang merosotnya kualitas demokrasi kita akibat cawe-cawe kekuasaan dan bagaimana mengembalikan marwah institusi negara yang porak-poranda karena berbagai penggunaan kekuasaan yang ugal-ugalan kan kira-kira seperti itu," kata Deddy.
Dalam peta dukungan Pilpres 2024, Megawati berada di barisan parpol pengusung capres cawapres nomor urut 3 Ganjar Pranowo – Mahfud MD. Ada empat parpol pengusung Ganjar-Mahfud MD yakni PDIP, PPP, Perindo dan Hanura.
Sementara, Jusuf Kalla alias JK berada di barisan pendukung pasangan capres cawapres nomor urut 1 Anies Baswedan – Muhaimin Iskandar (AMIN). Di kubu Amin, ada poros Koalisi Perubahan dengan Partai Nasdem, PKS dan PKB.
Nasdem Sebut Sikap PDIP soal PPN 12 Persen "Lempar Batu Sembunyi Tangan"
NasDem menyoroti sikap inkonsistensi PDIP terkait penolakan terhadap kebijakan kenaikan PPN menjadi 12 persen yang akan berlaku pada 1 Januari 2025.
