Andi Arief Klaim Ada Upaya Penggelembungan Suara Partai yang Rugikan Demokrat

Wakil Sekjen DPP Partai Demokrat Andi Arief
Sumber :
  • Galih Purnama (VIVA)

Jakarta - Ketua Badan Pemenangan Pemilu Partai Demokrat Andi Arief menduga ada oknum yang berupaya menggelembungkan suara partai pada Pemilu Legislatif 2024 yang melibatkan Panitia Pemilihan Kecamtan (PPK) di sejumlah daerah. 

Sibuk Politik, 2024 Jadi Tahun yang Penuh Guncangan bagi Krisdayanti

"Dalam penghitungan Pemilu Legislatif ini memang terbuka celah melakukan penggelembungan-penggelembungan suara kalau memang PPK-nya nakal," kata Andi kepada wartawan di Jakarta, Kamis, 29 Februari 2024.

Andi mengungkap praktik dugaan kecurangan tersebut terjadi di sejumlah daerah pemilihan (dapil). Misalnya, seperti di dapil Sumatera Selatan (Sumsel) I, Jawa Tengah (Jateng) V, dan Kalimantan Selatan (Kalsel) I.

Mahalnya Biaya Pemilu Disebabkan Rumitnya Regulasi, Menurut Anggota DPR

"Ini Demokrat ada tiga sekarang yang diganggu, pertama Dapil I Sumsel, itu kebetulan menurut C1, Partai Demokrat pada di kursi terakhir, sekarang diganggu dan sedang dioperasi di PPK oleh salah satu partai,” katanya.

Ungkap Hasil Reses Dapil, Ida Fauziyah Sebut Masyarakat Minta Sistem Pemilu Dievaluasi

Penyortiran dan Pelipatan Surat Suara Pilpres Pemilu 2024. (Foto ilustrasi)

Photo :
  • VIVA/M Ali Wafa

Kemudian di Dapil V Jawa Tengah. Kata Andi, juga ada partai yang terbukti melakukan penggelembungan di Klaten dan di Sukoharjo sehingga membuat kerugian di kader Partai Demokrat.

“Di Kalimantan Selatan I itu juga ditemukan penggelembungan sehingga caleg Demokrat terpental," ujarnya.

Atas temuan itu, Andi meminta KPU RI segera mengusut praktik kotor tersebut. "Dan inilah, mudah-mudahan KPU segera turun tangan tuh di 3 tempat di mana kader Demokrat dirugikan tuh," katanya.

Diskusi bedah buku Selamat Datang Otokrasi: Pemilu, Kekuasaan, dan Kemunduran Demokrasi di Jakarta, Jumat, 20 Desember 2024.

Pilpres 2024 Dinilai Mulai Geser Demokrasi RI Jadi Otokrasi Elektoral yang Mengkhawatirkan

Pilprres 2024 dinilai sebagai fenomena yang mengkhawatirkan bagi demokrasi Indonesia karena mulai menggeser demokrasi Indonesia menuju otokrasi elektoral.

img_title
VIVA.co.id
20 Desember 2024