Andi Arief Klaim Ada Upaya Penggelembungan Suara Partai yang Rugikan Demokrat

Wakil Sekjen DPP Partai Demokrat Andi Arief
Sumber :
  • Galih Purnama (VIVA)

Jakarta - Ketua Badan Pemenangan Pemilu Partai Demokrat Andi Arief menduga ada oknum yang berupaya menggelembungkan suara partai pada Pemilu Legislatif 2024 yang melibatkan Panitia Pemilihan Kecamtan (PPK) di sejumlah daerah. 

Dibawa ke Paripurna, Ini 10 Poin Evaluasi Komisi II DPR terhadap Kinerja DKPP

"Dalam penghitungan Pemilu Legislatif ini memang terbuka celah melakukan penggelembungan-penggelembungan suara kalau memang PPK-nya nakal," kata Andi kepada wartawan di Jakarta, Kamis, 29 Februari 2024.

Andi mengungkap praktik dugaan kecurangan tersebut terjadi di sejumlah daerah pemilihan (dapil). Misalnya, seperti di dapil Sumatera Selatan (Sumsel) I, Jawa Tengah (Jateng) V, dan Kalimantan Selatan (Kalsel) I.

Anies Baswedan di Acara UGM: Nanti Kalau Pemilu Lagi, Pilih yang Benar

"Ini Demokrat ada tiga sekarang yang diganggu, pertama Dapil I Sumsel, itu kebetulan menurut C1, Partai Demokrat pada di kursi terakhir, sekarang diganggu dan sedang dioperasi di PPK oleh salah satu partai,” katanya.

Prabowo Goda AHY dan Gibran: Sekarang Duduk Berdampingan, Nanti Bisa Bersaing

Penyortiran dan Pelipatan Surat Suara Pilpres Pemilu 2024. (Foto ilustrasi)

Photo :
  • VIVA/M Ali Wafa

Kemudian di Dapil V Jawa Tengah. Kata Andi, juga ada partai yang terbukti melakukan penggelembungan di Klaten dan di Sukoharjo sehingga membuat kerugian di kader Partai Demokrat.

“Di Kalimantan Selatan I itu juga ditemukan penggelembungan sehingga caleg Demokrat terpental," ujarnya.

Atas temuan itu, Andi meminta KPU RI segera mengusut praktik kotor tersebut. "Dan inilah, mudah-mudahan KPU segera turun tangan tuh di 3 tempat di mana kader Demokrat dirugikan tuh," katanya.

Pidato Donald Trump usai dilantik sebagai Presiden ke 47 AS

Donald Trump Ingin Tutup Departemen Pendidikan, Ini Persyaratannya

Presiden Amerika Serikat (AS), Donald Trump diperkirakan akan mengeluarkan perintah eksekutif yang bertujuan ditujukan untuk menghapus Departemen Pendidikan AS.

img_title
VIVA.co.id
7 Maret 2025