Real Count Pemilu Legislatif 65,48 Persen: PDIP, Golkar, dan Gerindra Masih Tiga Besar
- ANTARA FOTO/Wahyu Putro A
Jakarta - Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI terus memperbaharui data rekapitulasi suara atau real count Pemilu Legislatif (Pileg) DPR RI 2024.
Berdasarkan pantauan VIVA, data terbaru pada Kamis, 29 Februari 2024 pukul 09.00 WIB menunjukkan bahwa Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP, Partai Golongan Karya (Golkar) dan Gerindra masih menjadi parpol dengan perolehan suara tertinggi.
PDIPÂ berada di posisi pertama dengan perolehan suara 12.547.568 atau 16,51 persen. Disusul oleh Partai Golkar dengan 11.522.344 atau 15,16 persen dan Partai Gerindra yang memperoleh suara sebesar 10.181.187 atau 13,4 persen.
Penyortiran dan Pelipatan Surat Suara Pilpres Pemilu 2024. (Foto ilustrasi)
- VIVA/M Ali Wafa
Selain ketiganya, ada juga beberapa parpol lain yang masuk dalam ambang batas parlemen atau parliamantary treeshold 4 persen. Parpol yang dimaksud di antaranya, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) 8.851.177 atau 11,65 persen, Partai Nasdem 7.205.714 atau 9,84 persen.
Disusul Partai Keadilan Sejahtera (PKS) 5.738.274 atau 7,55 persen, Partai Demokrat dengan 5.672.615 atau 7,46 persen, Partai Amanat Nasional (PAN) 5.320.703 atau 7 persen.
Sementara itu, beberapa partai lain belum memenuhi ambang batas di antaranya, Partai Persatuan Pembangunan (PPP) 3,99 persen, Partai Solidaritas Indonesia (PSI) 2,85 persen, Partai Perindo 1,26 persen, Partai Gelombang Rakyat Indonesia (Gelora) 1,1 persen, Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) 0,73 persen, Partai Buruh 0,59 persen, Partai Ummat 0,42 persen dan Partai Bulan Bintang (PBB) 0,33 persen.
Perolehan suara yang dilakukan KPU ini diambil berdasarkan rekapitulasi di 539.068 Tempat Pemungutan Suara (TPS) dari 823.236 jumlah seluruh TPS yang ada, atau 65,48 persen. Data tersebut masih bersifat sementara sehingga masih bisa berubah dalam beberapa waktu ke depan.
Jubir PDIP Pertanyakan Sikap KPK Lamban Usut Kasus-Kasus Besar
Juru Bicara PDIP, Guntur Romli mengkritik langkah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang dinilai lamban dalam menangani sejumlah perkara besar.
