Airlangga Ungkap Alasan Tak Bahas Program Anies dan Ganjar di Rapat Kabinet Jokowi
- ANTARA/Rangga Pandu Asmara Jingga
Jakarta – Menko Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkap alasan program capres dan cawapres Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar, serta Ganjar Pranowo-Mahfud MD tidak dibahas dalam rapat kabinet paripurna di Istana Negara, Jakarta, pada Senin kemarin.
Yang dibahas dalam rapat kabinet paripurna untuk masuk dalam RAPBN 2025, hanya program makan siang gratis milik capres dan cawapres Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, peroleh suara tertinggi di Pemilu 2024 versi hitung cepat.
"Enggak pakai anggaran," kata Airlangga lalu tertawa saat ditanyai awak media di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa, 27 Februari 2024.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto
- VIVA.co.id/Anisa Aulia
Airlangga menjelaskan alasan pemerintah sudah membahas program makan siang gratis, padahal KPU RI belum mengumumkan hasil hitung manual sebagai hasil resmi Pilpres 2024. Menurut Ketum Golkar itu, hal ini berkaitan dengan amplop anggaran.
"Itu kan namanya envelope. Amplop. Amplop anggaran, kan harus dibaca detailnya lagi," kata Airlangga.
Lebih jauh Airlangga enggan berkomentar soal alasan kenapa program makan siang gratis tidak dibahas dan dimasukkan dalam APBN-P yang bergulir pada Juni 2025.
Cawapres nomor urut 3 Mahfud MD dan istri
- VIVA.co.id/Cahyo Edi (Yogyakarta)
Sebelumnya Mahfud menilai tidak tepat jika anggaran untuk program makan siang gratis dimasukkan dalam RAPBN 2025. Sebab, RAPBN 2025 disusun berdasarkan program pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi), sedangkan makan siang gratis merupakan program yang ditawarkan oleh pemerintahan baru jika Prabowo-Gibran terpilih sebagai presiden dan wakil presiden di Pemilu 2024.
"Ya mestinya kurang tepat, karena APBN itu nanti kan ditetapkan oleh pemerintah sekarang, tetapi kalau yang mau masuk program makan gratis kan pemerintah baru," kata Mahfud.
Presiden Prabowo Bakal Segera Umumkan Pahlawan Nasional 2024
Mensos Saifullah Yusuf alias Gus Ipul menyatakan proses tersebut masih menunggu waktu yang tepat sesuai jadwal Presiden Prabowo.
