Airlangga Hartarto Paparkan Alasan Golkar Tolak Hak Angket DPR RI untuk Pemilu 2024
- Istimewa
Jakarta - Partai Golkar melalui Ketua Umum Airlangga Hartarto, sudah menegaskan menolak usulan hak angket DPR RI terkait dugaan kecurangan Pemilu 2024. Apalagi yang disasar adalah terkait hasil pemilu presiden atau pilpres. Dimana hingga saat ini, baik hitungan quick count dan real count dari KPU, menempatkan pasangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, unggul dari kedua capres-cawapres pesaingnya. Bahkan, selisihnya belasan juta suara.
Jelas Airlangga, selisih yang sangat jauh ini yang mestinya dilihat secara realistis. Maka menggunakan hak angket menurutnya kurang tepat.
“Kita harus lihat apa yang ingin dicapai (hak angket). Kita kan harus realistis. Pemilu ini kan landsline kemenangan tinggi. Kita harus jelas, 8 persen itu setara 16 juta. Jadi kalau mau diteliti 16 juta itu sangat masih (tinggi). Jadi logika untuk memaksakan itu kurang tepat,” kata Airlangga dikutip pada Selasa, 27 Februari 2024.
Airlangga semakin heran, beberapa partai politik justrumenerima hasil dari Pemilu Legislatif atau Pileg 2024. Padahal antara Pilpres 2024 dengan pileg adalah serentak. “Parpol kan juga menerima hasil pemilu legislatif,” jelas dia.
Politisi yang kini masih menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, itu menjelaskan soal jumlah kursi parlemen untuk mengusulkan hak angket. Menurut dia, saat ini secara jumlah suara masih mayoritas pendukung pemerintahan Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Ma’ruf Amin.
“Yang mendukung Presiden Jokowi dan Ma’ruf Amin kan mayoritas (di DPR), ditambah Pak AHY (Agus Harimurti Yudhoyono) dilantik jadi menteri (Menteri ATR/Kepala BPN), tambah mayoritas lagi. Kita harus lihat dalam konteks itu,” jelas dia.
Maka dari itu, Airlangga mengatakan partai berlambang pohon beringin tentu tidak akan ikut-ikutan dalam mengusulkan hak angket.
“Kalau Golkar enggak mendukung, enggak tahu kalau yang lain,” pungkasnya.
Hak angket DPR RI awalnya diusulkan oleh capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo. Usulan itu diamini oleh PDIP dan langsung mewacanakan untuk mengusut dugaan kecurangan melalui hak angket. Partai politik di Koalisi Perubahan, juga menyepakati tetapi mereka menunggu keseriusan dari PDIP sebagai inisiatornya.
Catat! Ini Daftar Barang dan Jasa Bebas PPN 12% di 2025
Meski PPN naik 12 persen, pemerintah memastikan bahwa ada beberapa barang dan jasa yang tetap bebas dari PPN. Apa saja?
