Soroti Program Makan Siang Gratis Bakal Masuk APBN 2025, Mahfud MD: Kurang Tepat
- Istimewa
Jakarta - Calon wakil presiden nomor urut 3, Mahfud MD menilai program makan siang gratis kurang tepat jika masuk dalam rapat Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025. Menurut dia, mestinya program itu dibahas oleh pemerintahan baru nantinya.
"Ya mestinya kurang tepat, karena APBN itu nanti kan ditetapkan oleh pemerintah sekarang. Tetapi kalau yang mau masuk program makan siang gratis kan pemerintah baru," kata Mahfud kepada wartawan di Jakarta, Senin, 26 Februari 2024.
Mahfud juga mengatakan seharusnya anggaran program itu masuk dalam perubahan APBN di bulan Juni 2025.
"Mestinya itu menjadi program pemerintah baru yang baru bisa masuk nanti di APBN perubahan 2025, Juni ya, Juni tahun 2025," katanya.
Penyortiran dan Pelipatan Surat Suara Pilpres Pemilu 2024. (Foto ilustrasi)
- VIVA/M Ali Wafa
Meski demikian, Mahfud tidak mempermasalahkan hal tersebut. Mantan Menko Polhukam RI itu menganggap sebagai sebuah pemikiran.
Ia juga menganggap program makan siang gratis itu dibahas dalam rapat APBN oleh Kabinet Presiden Jokowi merupakan langkah antisipasi.
"Tetapi enggak apa-apa lah itu mungkin sebagai sumbangan saja, sumbangan pemikiran. Mungkin antisipasi," lanjut Mahfud.
"Kalau nanti diputuskan menang, ini programnya. Mungkin saja itu. Kan tidak apa-apa juga," tutur Mahfud.
Sebelumnya, program unggulan paslon nomor urut 2, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka yakni makan siang gratis akan masuk ke dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025. Nantinya per anak akan menerima jatah makan siang sebesar Rp15 ribu.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto menyebut jatah makan siang Rp 15 ribu per anak ini di luar susu gratis.
"Per anak kira-kira Rp15 ribu (makan siang). Ini di luar susu," kata Airlangga di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Senin, 26 Februari 2024.
Airlangga menuturkan, dari anggaran Rp15 ribu per anak nanti menu makan siang dilepaskan ke daerah masing-masing. Dengan demikian, daerah bebas menentukan pilihan jenis makan siangnya.
"Menunya nanti dilepaskan ke daerah masing-masing daerah, kita tidak menyeragamkan. Merata di seluruh Indonesia Rp15 ribu," tuturnya.
Budi Gunawan Minta Usulan KPU jadi Badan Ad Hoc Dikaji Lebih Dalam
Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) RI, Budi Gunawan meminta usulan KPU jadi lembaga Ad Hoc.
