Soroti Sirekap Bermasalah dan Tak Berdaya, Ganjar Tunggu KPU Bilang 'Ya Kami Salah'
- tvOne-Teguh Sutrisno
Jakarta - Calon presiden nomor urut 3, Ganjar Pranowo menyinggung agar Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengakui Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap) yang bermasalah. Bagi dia, dengan pengakuan KPU itu maka fair.
"Yang kita butuhkan sebenarnya adalah pengakuan dari KPU atau pembuatnya. 'Ya kami salah', itu paling fair," kata Ganjar di Rumah Aspirasi Relawan Ganjar-Mahfud, Menteng, Jakarta, Jumat, 23 Februari 2024.
Selain itu, Ganjar juga menyebut, sistem aplikasi Sirekap menunjukkan ketidakberdayaannya karena dianggap bermasalah oleh banyak pihak.
"Ya saya kira Sirekap sudah menunjukkan ketidakberdayaannya sebagai sebuah sistem," kata dia.
Simulasi Aplikasi Sirekap.
- VIVA/Muhamad Solihin
Menurut dia, aplikasi Sirekap bermasalah terlihat saat ada satu tempat pemungutan suara (TPS) jumlah daftar pemilih tetap (DPT) melebihi ketentuan.
"Enggak ada ceritanya satu TPS di atas 300. Dan, dia masih kemudian menampung itu. Masa kayak gitu mau kita terima," katanya.
Sebelumnya, Cawapres nomor urut 3 Mahfud MD menyarankan sebaiknya aplikasi Sirekap diaudit lembaga independen agar tak dicurigai. Sebab, KPU klaim sudah lakukan audit terhadap aplikasi miliknya itu melalui lembaga berwenang.
"Karena ini soal politik dan kepercayaan publik, harus lembaga independen, para ahli IT dari berbagai perguruan tinggi, itu diaudit," kata Mahfud di Kantor MMD Initiative, Jakarta, Selasa, 20 Februari 2024.
Menurut dia, banyak pihak yang mempersoalkan aplikasi Sirekap. Bahkan, ia menuturkan ada pihak yang mengusulkan tentang audit forensik digital terhadap aplikasi tersebut.
Mahfud menyoroti Sirekap yang bisa amburadul karena ada kesalahan input dan sebagainya.
"Itu bagaimana kok bisa terjadi amburadul begitu? Berbagai kesalahan secara teknologis itu kan ditemukan ada kalau ketahuan salah di sini pindah ke daerah lain itu kan ada juga. Ada kesalahan input dan sebagainya," ujarnya.
Bawaslu Ingatkan Jajarannya Hati-hati Buat Keputusan Jelang Pilkada 2024
Jajaran Bawaslu daerah diminta harus hati-hati dalam membuat keputusan tiap tahapan Pilkada Serentak 2024. Jangan sampai, ketika ada proses upaya hukum di Pengadilan Tata
