Kantor KPU RI Dijaga Ketat Brimob, Ada Apa?

Dok. Istimewa
Sumber :
  • VIVA.co.id/Rahmat Fatahillah Ilham

Jakarta - Aksi massa atau demonstrasi bakal kembali mendatangi Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Republik Indonesia di Jalan Imam Bonjol, Jakarta Pusat. 

Berdasarkan informasi diterima, para demonstran akan kembali menyuarakan adanya kecurangan proses Pemilu 2024 hari ini, Jumat, 23 Februari 2024 pada pukul 13.00 WIB.

Ilustrasi Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI

Photo :
  • vivanews/Andry Daud

Di sisi lain, ratusan anggota Brimob sudah bersiaga di lokasi. Aparat kepolisian melakukan apel persiapan dan memasang sejumlah pagar pembatas barikade dengan beton.

Arus lalu lintas pun sudah mulai tersendat. Jalan Imam Bonjol yang bisa dilalui dua arah pada pukul 09.00 WIB sudah ditutup dan disterilkan.

Sebagai informasi, demonstrasi yang bakal berlangsung siang nanti digerakkan oleh kelompok massa yang menamakan diri Gerakan Masyarakat Sipil Suarakan Demokrasi Indonesia.

Aksi itu diberi judul “Tolak Pemilu Curang dan Kejahatan Pemilu”.  Terdapat sepuluh tuntutan yang akan disuarakan pada aksinya.

Pertama, makzulkan Jokowi dan penjahat demokrasi. Kedua, adili Jokowi dan kroninya pengkhianat rakyat. Ketiga, hapuskan dinasti politik.

Kata KPU Soal Presiden Prabowo Wacanakan Kepala Daerah Dipilih oleh DPRD

Kempat, adili Komisioner KPU dan Bawaslu yang berkonspirasi dengan penjahat demokrasi. Kelima, tolak hasil quick count sesat. Keenam, audit forensik IT KPU.

Gedung KPU (Komisi Pemilihan Umum)

Photo :
  • vivanews/Andry Daud
Megawati Baru Cerita Pernah Akting Jadi Presiden atas Perintah Gus Dur

Ketujuh, tolak hasil Pemilu curang, kedelapan, laksanakan hak angket DPR-MPR terkait Pemilu curang. Kesembilan, usut tuntas grand design Pemilu curang, kesepuluh diskualifikasi paslon Pilpres yang melakukan kecurangan.

Pada informasi dari selebaran diterima, tidak ada informasi nama yang dicantumkan atau pun kelompok masyarakat yang menggerakkan. Hanya saja dicantumkan nomer ponsel sebagai contact person.

Kota di Jepang Cari Wali Kota Baru dengan Aplikasi Lowongan Kerja, Warga Biasa Bisa Daftar
Pekerja melipat surat suara pada Pemilu Presiden (Pilpres) 2024. (Foto ilustrasi).

Mahalnya Biaya Pemilu Disebabkan Rumitnya Regulasi, Menurut Anggota DPR

Anggota Komisi II DPR RI Indrajaya meminta pemerintah melalukan evaluasi sistem pemilu yang berlangsung selama 2024 lantaran dinilai banyak menelan biaya.

img_title
VIVA.co.id
16 Desember 2024