AHY jadi Mentan ATR, Heikal: Masalah Keadilan Lahan Rakyat Miskin Sangat Fundamental
- Akun X @jokowi
Jakarta - Langkah Presiden RI Jokowi memilih Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sebagai Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) tengah jadi perhatian. AHY menggantikan Hadi Tjahjanto.
Sekretaris Jenderal Rekonsiliasi Masyarakat Indonesia (Rekat Indonesia) Heikal Safar menilai dengan AHY menjabat Menteri ATR/BPN akan jadi angin segar di kabinet Jokowi. Alasannya karena figur AHY merupakan politikus muda dan potensial.
"Tentunya sangat setuju dan mendukung politisi muda potensial AHY menjadi Menteri ATR/BPN guna menambah angin segar dalam kinerja di kabinet Indonesia maju," kata Heikal, dalam keterangannya, Kamis, 22 Februari 2024.
Heikal Safar dan Menteri ATR/BPN Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).
- istimewa
Dia menuturkan era AHY sebagai Mentan ATR juga untuk meneruskan upaya pembenahan dan menertibkan oknum pejabat terkait mafia tanah.
"Benahi dan memberantas para oknum pejabat yang diduga masih ada yang melakukan praktek mafia pertanahan di seluruh Indonesia," jelasnya.
Pun, dia meyakini AHY bisa meneruskan kebijakan menteri sebelumnya yakni Hadi Tjahjanto. Harapannya AHY bisa lebih berani dalam memberantas segala macam bentuk praktik mafia tanah yang dapat menyengsarakan rakyat miskin di seluruh Indonesia.
"Menteri AHY harus menyelamatkan seluruh aset-aset kekayaan negara Indonesia yakni alam, bumi dan tanah air seisinya adalah digunakan untuk kemakmuran dan kesejahteraan rakyat di seluruh Indonesia," kata Heikal yang siap maju jadi bakal cagub DKI Jakarta 2024.
Lebih lanjut, Heikal mendoakan AHY selalu komitmen dalam melaksanakan serta jaga sinergitas dengan rakyat dan seluruh pemangku kebijakan. Apalagi, AHY jabat Menteri ATR hanya kurang dari 8 bulan.
"Dalam menuntaskan pekerjaan rumah Kementerian yang akan dipimpinnya selama delapan bulan sisa masa jabatan pemerintahan Presiden RI Jokowi Kabinet Indonesia Maju," kata Heikal.
Heikal menambahkan juga terus mendorong Kementerian ATR/BPN yang dipimpin AHY segera menyelesaikan beberapa target program kerja prioritas. Salah satunya dalam mendorong penerbitan sertifikat elektronik secara masif.
Dia menaruh harapan agar rencana sertifikat elektronik bisa jadi solusi dalam berbagai persoalan termasuk tumpang tindih lahan. Selain itu, adanya dugaan permainan para oknum mafia tanah karena hal tersebut merupakan masalah keadilan.
"Bukan hanya bagi-bagi sertifikat, akan tetapi masalah keadilan tanah (lahan) rakyat miskin adalah sangat fundamental sekali," ujar Heikal.
