Para Pentolan Partai Koalisi AMIN Kumpul di Markas Nasdem, Bahas Angket?

Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar, Persiapan Langkah Hukum Paslon AMIN
Sumber :
  • VIVA/M Ali Wafa

Jakarta - Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP Partai Nasdem Hermawi Taslim membenarkan pihaknya bersama tiga sekjen partai politik Koalisi Perubahan mengadakan pertemuan di Nasdem Tower, Kamis, hari ini. Menurut dia, rapat pertemuan itu rutin dilakukan.

Ketua DPD Ungkap Dahulu Gugatan Puluhan Pihak soal PT 20 Persen Ditolak oleh MK

"Rapat rutin 3 sekjen koalisi (AMIN)," kata Hermawi saat dikonfirmasi wartawan, Kamis, 22 Februari 2024

Hermawi jelaskan, rapat nanti membahas evaluasi soal pelaksanaan Pilpres 2024. Namun, ia tak dapat memastikan apakah dalam rapat nanti turut membahas rencana penggunaan hak angket di DPR untuk menyelidiki dugaan kecurangan Pemilu 2024 atau tidak.

Mahfud Md Tegaskan Presidential Threshold yang Dihapus MK Ruang "Open Legal Policy", Apa Itu?

"(Rapat) Evaluasi menyeluruh dan rencana ke depan," imbuhnya.

Ilustrasi Nasdem

Photo :
  • ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat
Menkum Hormati Putusan MK Hapus PT 20 Persen tapi Ingatkan Ada yang Belum Diputuskan

Dalam dinamikanya, usai pencoblosan Pilpres 2024, koalisi pengusung Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (AMIN) itu gencar menyuarakan kecurangan Pilpres 2024.

Capres nomor urut 1 Anies Baswedan klaim pihaknya menemukan adanya masalah besar sebelum pencoblosan Pemilu 2024 pada 14 Februari lalu.

Anies menyebut ada sejumlah kegiatan kecurangan yang terjadi pra pencoblosan di TPS.

"Kami ingin sampaikan kepada semua dari temuan sementara kami menemukan problem yang terbesar bukan di TPS. Tapi, problem terbesar yang ditemukan adalah kegiatan-kegiatan pra TPS," kata Anies di Posko Tim Hukum Nasional AMIN di Jakarta Selatan, Selasa, 20 Februari 2024.

 

Menko Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra

Presidential Threshold 20 Persen Dihapus MK, Menko Yusril: Pemerintah akan Lakukan Ini

Menteri Koordinator Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Imipas), Yusril Ihza Mahendra menegaskan pemerintah tetap menghormati Keputusan Mahkamah Konstitusi (M

img_title
VIVA.co.id
3 Januari 2025